Desa Krocok

Sabtu, 04 Januari 2014

Rakyak Miskin di Matra Diduga Kembali Menjadi Korban Dana Stimulasi

Infodesaku | Pasangkayu - Bantuan stimulan perumahan swadaya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah dalam program “Tuntas kecamatan atau Tuntas desa untuk tahun 2013″
Berdasarkan Surat keputusan menteri perumahan rakyat Repoblik Indonesia No.06 Tahun 2013 Kabupaten Mamuju Utara mendapatkan alokasi sebanyak 300 Unit Rumah yang mendapatkan bantuan dana stimulan sebesar
Rp. 7.500.000 per rumah.

Ternyata proses pelaksanaannya menuai praktik penyimpangan dan terorganisir dan hal tersebut sangat bertentangan dengan pedoman teknis peraturan menteri perumahan rakyat RI No.06 tahun 2013. dan Masyarakat telah mengeluarkan anggaran Rp. 7.500.000/orang ke rekening toko sebagai penyedia barang.

Dan pihak toko telah menerima anggaran
dari pusat tersebut ke rekening tokonya sebesar Rp.2.250.000.000 (Dua Miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah). namun Uang milik masyarakat ini dikeluarkan oleh pihak tokoh sebagai penyedia barang kepada pengurus di tingkat desa dengan bukti kwitansi toko dengan jumlah
ratusan juta rupiah yang dinilai sangat bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Akibatnya para penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di kecamatan pedongga mengalami kerugian dimana dana yang di teransper ke pihak toko 7,5juta dan barang yang mereka terima ada yang hanya nilai Rp.1.5 juta sampai 2.5 juta dan masyarakat menadapatkan kerugian dari 6juta hingga 5juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa korupsi bukan saja berada dikalangan pejabat tapi juga terjadi dikalangan masyarakat (Kepala dusun) yang menjadi pengurus dana stimulan perumahan swadaya tersebut.

Pihak dinas terkait saat di mintai keterangan mengatakan hal ini baru mereka ketahui saat adanya wartawan mempertanyakan persolan tersebut. sebab masyarakat sendiri dikatakan tidak ada yang melaporkan hal ini kepada pihak dinas terkait. Dan Dinas terkait berjanji akan memanggil pengurus dan pihak toko penyedia barang dan memintai keterangannya terkait bantuan stimulan perumahan swadaya ini sebab kalau hal ini dibiarkan maka akan menjadi problem yang sangat besar karena program tuntas kecamatan tuntas desa akan menuai masalah pada tahun ini. sehingga program ini tidak tepat sasaran dan melanggar aturan yang
telah di tetapkan. (ANDI Y)

Bupati Beltim Rombak Jajaran Baru Dipemerintahanya

Infodesaku | Manggar - Bupati Beltim di akhir tgl 31/12 merombak. Jajaran baru Pegawainya sebanyak 129 PNS .Mereka masing masing menempati jabatan di eselon baru yaitu esalon III , III dan esalon IV di lingkungan Pemda Beltim•

129 orang pegawai yang dilantiik itu dan pengambillan sumpah jabatan itu berlansung di Gedung serba guna Audtorium Komplek perkantoran terpadu Pemkab Belitung •

Pelantikan dan sumpah jabatan tersebut dilaksanakan sendiri. Oleh Bupati Beltim Basuri T Purnama . Pelantikan yang menempati jabatan baru pada penghujung Tahun 2013 ini ,merupakan pengukuhan. Pejabat atas perubahan nomenklatur nama •

Diantaranya seperti dari nama berubahan Dinas Tata Kota , kebersihan dan pertamanan menjadi Dinas cipta Karya dan Perumahan rakyat ,
Dinas pekerjaan umum menjadi Dinas Bina Marga dan sumber daya air •

Sesuai daliam kepetusan Bupati Beltim bernomor 188.45 - 935 tahun 2013 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Beberapa. Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) .Dimana keputusan ini mendefinitifkan jabatan PNS yang sebelumnya. Sebagai. Pelaksana tugas (plt) dalam jabatan eselon III dan Eselon IV •

Dalam sambutanya Basuri T Purnama mengatakkan .” Pelantikan ini kerena perubahan struktur organisasi dan perampingan organisasi .Termasuk mengenditifkan yang sebelumnya pelaksana tugas •

Jabatan menurut Basuri tidak harus mengandalkan pendidikan dan masa kerja .Melainkan juga merupakan pertimbangan kapasitas ,kompetensi ,intrigitas dan loyalilas,moralitas ,pangkat , nilai pengabdian ,komitmen terhadap tugas dan yang lebih utama tanggung jawab terhadap Neggara • (ADM)

KADIS PU MATRA : “SEMUA PROYEK BERMASALAH DIPUTUSKAN KONTRAKNYA”

Infodesaku | Pasangkayu - Banyaknya proyek bermasalah dikabupaten Mamuju Utara menuai berbagai sorotan publik, Beberapa banyak proyek yang habis masa waktu pelaksanaan, masih berjalan hingga ada diantaranya berheti di akhir Desember 2013 dan ada dua proyek yang masih beroperasi di januari 2014.
Yang beroperasi diantaranya : 1. Proyek Pemasangan jaringan Pipa SR Dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 1.17 Miliyar dan proyek Pembangunan jalan Hotmix + Talud dengan nilai kontrak 2,2 Miliyar.

Kadis Pekerjaan Umum Matra, Basri Yunus,ST saat dikompirmasi diruang kerjanya Mengatakan bahwa semua proyek di Kabupaten Mamuju utara sudah diputuskan kontraknya dan tidak ada lagi proyek beroperasi di tanggal 1 Januari 2014. Sebab semua proyek sudah di opname dan telah diketahui hasil volume pekerjaannya.dan apabila ada kontraktor nakal dan mengerjakan pekerjaannya di luar tahun anggaran 2013 maka pihak Dinas pekerjaan umum tidak akan mentolerir pekerjaannya.

Yunus basri menambahkan bahwa proyek pembangunan landsekap bundaran kota pasangkayu juga di hentikan pekerjaannya. Dan kami akan melanjukkan saat prosesnya sudah ditenderkan atau dilelang kembali di ULP. Namun kami masih menunggu kepala ULP yang akan menjabat dan usulannya akan secepatnya kami ajukan. Sebab proyek bundaran kota pasangkayu ini harus selesai sebelum pelaksanaan Expo PDT 2014 nanti. (ANDI Y)

Kamis, 02 Januari 2014

Bupati: Camat Harus Sosialisasikan BPJS Kepada Masyarakat

“Bupati Bogor memerintahkan kepada setiap Camat agar melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan”, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) Kabupaten Bogor, Tb. Luthfie Syam usai melaksanakan Rakor Pemda pada Kamis (2/1/2014) kemarin.

Hal ini dalam rangka menyikapi peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang secara seremonial diresmkikan Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Selasa (31/12/2013) di Istana Kepresidenan Bogor.

“Melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini, saya tidak ingin mendengar ada para pekerja yang tidak terlindungi. Saya juga tidak mau mendengar adanya laporan bahwa rakyat kurang mampu ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya”, kata SBY dalam pidatonya Selasa (31/12/2013) lalu.

Selain masalah kesehatan, masih menurut Luthfie, dalam rakor pemda tersebut Bupati juga memberikan perhatian kepada sektor pendidikan dengan menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor agar rencana biaya pendidikan SMA gratis bagi yang tidak mampu dapat terlaksana dengan baik. Ia mengatakan bahwa biaya pendidikan untuk satu tahun adalah Rp 4 Juta/ siswa, sementara bantuan dari dana BOS Rp 1,1 juta/tahun dan bantuan dari Provinsi Jawa Barat Rp 1,2 Juta/tahun, serta kemampuan APBD Kabupaten Bogor Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu per siswa untuk satu tahun.

“Oleh karena itu, kekurangan dari dana tersebut, Bupati ingin semua direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, termasuk masalah ketersediaan ruang belajar berupa kelas agar diselesaikan pada 2014”, tandas Luthfie.

Secara garis besar, rapat koordinasi yang dihadiri Bupati Bogor, Rachmat Yasin, Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti, Sekretaris Daerah (Sekda), Adang Suptandar, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Bogor ini merupakan evaluasi dan persiapan untuk pelaksanaan visi mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten termaju se-Indonesia.

Luthfie menerangkan bahwa kemajuan suatu kabupaten diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didalamnya terdapat 3 hal, yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

“Selain itu, Bupati Bogor berharap kemampuan daerah harus maju, baik dari segi PAD, APBD, laju LPE dan pendapatan perkapita masyarakat. Hal tersebut bisa tercapai dengan meningkatkan pelayanan publik yang ramah dan tanpa biaya”, pungkas Luthfie. (*)

Rabu, 01 Januari 2014

Tahun 2014 Sekolah Penerbangan Dibangun di Belitung Timur

Infodesaku I Manggar - Pada Tahun 2014 ini, Maskapai Penerbanganan Lion Air akan mendirikan sekolah penerbangan di Belitung Timur (Beltim). Selain mencetak para pilot dan pramugari untuk penerbangan komersil, juga melatih siswa SMK di Beltim dalam bidang keteknikan untuk dapat memperbaiki Pesawat terbang.

“Kita rencanakan pada Tahun 2014 inilah pesawat latih sudah masuk dan masalah lahan sudah kita persiapkan tinggal mereka (lion air) yang bangun landasan serta fasilitas lainya”, kata Bupati Belitim, Basuri Tjahaja Purnama kepada Infodesaku.

Harapan Basuri, sekolah yang didirikan di wilayah Beltim ini dapat berkembang seperti layaknya Aerospace University berkualitas Eropa. Ia pun juga berharap banyak peminat baik dalam dan luar negri yang masuk ke sekolah penerbangan ini.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Belitung Timur, Kesumajaya memaparkan bahwa pihak Lion Air pada Agustus 2014 ini akan memulai pembangunan tahap awal berupa landasan dan beberapa fasilitas dasar serta menyiapkan pesawat latih sebanyak 4 buah. Setelah itu, baru sarana dan prasarana lainnya akan dikerjakan menyusul. (ADM)

Temuan BPK Tertinggi Se-Sulbar Ada di Kabupaten Mamuju Utara

Infodesaku I Sulawesi Barat – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mempublikasikan hasil Audit Pengelolaan Anggaran di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Dalam rapat pleno, Kepala BPK RI, Hadi Poernomo menyebutkan bahwa sepanjang tahun anggaran 2004 hingga triwulan ke-3 Tahun 2012, BPK RI telah melakukan 81 kali pemeriksaan di seluruh Pemda se-Sulbar. Pemeriksaan tersebut menghasilkan 1.380 temuan pemeriksaan dengan 2.984 rekomendasi.

Dari keseluruhan hasil tersebut, hingga saat ini hanya 988 rekomendasi yang ditindaklanjuti, sedangkan sisanya masih belum ada kepastian.

“Khusus untuk Pemerintah Provinsi Sulbar, kami telah melakukan pemeriksaan sebanyak 16 kali dan menghasilkan 351 temuan dengan 554 rekomendasi”, papar Hadi Poernomo saat rapat pleno di kantor BPK RI Jakarta belum lama ini.

Kabupaten Mamuju sendiri, lanjut Hadi, didapat 231 temuan dari 14 kali pemeriksaan dengan 508 rekomendasi. Itu dilakukan pada tahun anggaran 2005 sampai semester ke-2 tahun 2012. Sebanyak 11 persen dari rekomendasi itu juga belum ditindaklanjuti.

Sementara Mamuju Utara (Matra), terdapat 211 temuan dengan 94 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti. Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terdapat 228 temuan dengan 473 rekomendasi dan baru sebanyak 205 rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Kondisi tersebut menjadikan Sulawesi Barat mendapat penilaian “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. BPK pun berjanji akan terus melakukan pemantauan dan tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan tersebut. “Karena itu amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI”, pungkas Hadi.

Pembukaan Muscab APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) di Mamuju Utara

Infodesaku I Pasangkayu – Musyawarah Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Mamuju Utara secara resmi dibuka oleh Bupati Mamuju Utara, H. Agus Ambo Djiwa di Aula Hotel Trisakti pada Senin (30/12/2013) lalu.

Dalam sambutannya, Bupati Matra, H. Agus Ambo Djiwa menyampaikan harapannya agar setelah dibentuknya asosiasi ini diharapkan para kepala desa mampu menterjemahkan keinginan aspirasi dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala desa dalam hal peningkatan pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan sekaligus membangun kebersamaan didalam sebuah desa.

“Kedepan para kepala desa dan perangkatnya harus proaktif di kantor untuk memberi pelayanan sebagaimana yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga diharapkan tidak ada lagi kantor yang tertutup seperti sebelumnya”, himbau Agus.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah APDESI Provinsi Sulbar, Syarif Syamsul, mengatakan bahwa tujuan utama APDESI adalah mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang memerlukan adanya pelaksanaan kerjasama dan komunikasi untuk menciptakan iklim yang kondusif terhadap pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Desa untuk memanfaatkan peluang secara maksimal demi kemaslahatan masyarakat.

“APDESI adalah sebuah organisasi nasional yang terbentuk atas prakarsa pemerintah desa yang diakui keberadaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, kapbupaten, hingga tingkat kecamatan.

Tampak hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Matra, H. Yaumil RM, Kapolres Mamuju Utara, AKBP Adri Irniadi, S.Ik, perwakilan Kejari Pasangkayu, Sekda Mamuju Utara, Drs. M. Natsir, MM,Wakil Ketua II DPRD Matra, Uksin Jamaluddi, Anggota DPRD Matra, Saifuddin Baso. (Andi Y)

Desa Krocok

P E M B A N G U N A N

SpicyTricks

Comments

Tab 1 Top Area

Tech News

Game Reviews

Recent Post