KEJELASAN DAN KETETAPAN HUKUM TENTANG TANAHNYA YANG DIHARAPKAN OLEH WARGA CIBADAK KECAMATAN SUKAMAKMUR
Setelah didengar kejelasan mantan kades cibadak H. Masturoh bahwa dari tahun 1955 tanah di blok tausi, pangaburan, cimuncang, dan cibeureum adalah tanah garapan rakyat dan membayar cuke, saat itu dan saat ini disebut pajak terkecuali batas kuta malipir sampai cisadon itu jelas tanah kehutanan.
Camat sukamakmur Jaenal dalam penyampaiannya sudah sejak lama tanah diwilayah sukamakmur khusunya cibadak dan beberapa desa lainnya selalu jadi polemik masalah antara warga masyarakat dengan pihak perhuatani, saling mengkleim atas kepemilikan yang tidak ada tuntasnya. Mudah-mudahan dengan adanya mediasi ini bisa segera ada titik temunya atas hak tanah tersebut : Ucap camat sukamakmur
Kejelasan pihak perhutani Ridwan, Agus, bahwa perhuatni tidak pernah mengkleim tanah tersebut karena tidak merasa memiliki. Adapun yang memasang plang itu merupakan hanya menjalankan perintah dari pimpinan, dan kewenangan peruahan tapal batas ada di departemen kehutanan. Jadi masyarakat desa cibadak kecamatan sukamakur sebaiknya langsung kepihak kehutanan.
Tim kuasa masyarakat Ucup Wahyudi SH. ( Ubuy ) didampingi Atep Suherman, Sarifudin dan Fauzi SE menyampaikan kepada perhutani merasa memilki tanah tersebut. Berdasarkan SK tahun 1996 yang ditanda tangani oleh pihak-pihak terkait SK tersebut disinyalir adanya kepentingan pada saat itu sehingga ada pembohongan publik dan pembunuhan kepemilikan tanah hak masyarakat.
Kades cibadak Ulung Saputra sangat mengharapkan kepada pemerintah kabupaten bogor adanya mediasi Yang signifikan sehingga hak masyarakat atas tanah tersebut jelas keberadaannya. (ABDI)
0 komentar:
Posting Komentar