Kunjungan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Depok diantaranya BPMP2T, Dinas Pendidikan, Humas, dan Bagian Umum. Sedangkan dari DPRD Kabupaten Tanah Datar diantaranya Ketua Komisi I, Sekretaris Komisi I, dan Anggota Komisi I dari beberapa partai.

Datuk Parpati, DPRD Kabupaten Tanah Datar, mengutarakan tujuannya beserta rombongan mendatangi Kota Depok, ingin mengetahui lebih jauh mengenai pengelolaan pemerintahan Kota Depok, pendidikan, serta pelayanan terpadu.

Salah satu anggota Komisi I menanyakan,  bagaimana perijinan di Kota Depok serta kewenangan apa saja yang diberikan kepada kecamatan dan kelurahan.

Abdul Rojat  menanggapi, dalam perijinan Kota Depok hanya IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan HO (Hinder Ordonantie/Ijin Gangguan) yang dikenakan retribusi dan pajak reklame. Selain itu BPMP2T senantiasa mensosialisasikan mekanisme dan jenis perijinan untuk dilayani melalui billboard, website, maupun media cetak. Dalam pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 yang sifatnya lebih banyak kepada pelayanan dan perijinan.

Selain itu, salah satu Anggota Komisi I juga menanyakan, upaya yang dilakukan Pemkot Depok untuk meningkatkan guru honorer dan kementrian agama, maupun guru informal seperti pengajar TK.

“Tahun lalu Dinas Pendidikan memberikan transport sebesar Rp 150 ribu/bulan untuk guru honorer negeri. Biaya transport tersebut diberikan per tiga bulan sekali. Namun saat ini, biaya transport untuk guru honorer diberikan melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS). Untuk guru informal, bantuan yang diberikan sama. Sedangkan biaya intensif diberikan kepada guru ngaji.” ujar perwakilan Dinas Pendidikan menanggapi.

Atas informasi yang dijelaskan oleh beberapa perwakilan Pemkot Depok, Datuk Parpati sangat senang dengan adanya kunjungan tersebut. “Saya sangat senang dengan adanya kunjungan ini. Pemerintah Kota Depok juga menerima kedatangan kami dengan baik. Dengan adanya kunjungan ini, saya berharap dapat menjadi acuan saya dan teman-teman perwakilan dari DPRD Kabupaten Tanah Datar agar mencontoh beberapa program yang ada di Kota Depok.” ujar Datuk. (*)