Breaking News
Loading...

Comments

  • New Movies
  • Recent Games
  • Tech Review

Tab 1 Top Area

Tech News

Game Reviews

Recent Post

Jumat, 27 Desember 2013
no image

Demi Pujian Sebagai Tuan rumah Expo PDT 2014

Infodesaku | Pasangkayu -Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI mengadakan PRUKAB Investment Day, dimana dalam kegiatan ini KPDT mengundang Daerah-daerah untuk mengikuti pameran Produk Unggulan Kabupaten dan mengundang pengusaha-pengusaha untuk turut berpartisipasi di Kabupaten Mamuju Utara juga ikut berpartisipasi sebagai peserta di dalam pameran Prukab tersebut,
diharapkan dengan adanya pameran tersebut dapat menjadi sarana promosi untuk segala potensi-potensi yang ada dikabupaten mamuju utara daerah kepada nasional.

Kenyataan pahit yang dihadapi Kabupaten Mamuju Utara dengan sejumlah proyek terbengkalai yang akan dipertontonkan oleh para tamu dari sejumalah daerah se Indonesia, terlebih lagi tingkat kemiskinan yang
terus bertambah dari 6315 meningkat menjadi 9789 RTS, ini membuktikan bahwa kabupaten mamuju utara tidak dapat menurunkan angka kemiskinan di 63 desa dan kelurahan yang terdapat pada 12 kecamatan yang ada di kabupaten mamuju utara. Hal ini juga telah sampai ke Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Helmy Faishal Zaini menyebutkan pemerintah mentargetkan hingga akhir tahun 2014 rasio
eletrifikasi bisa capai angka 100 persen di daerah tertinggal Indonesia.

Saat ini pihaknya tengah berupaya mendorong stake holder untuk memprioritaskan melakukan elektrifikasi pada 92 pulau terluar Indonesia. Yang ditetapkan Perpres pada 43 pulau terluar yang berpenghuni hingga 71 ribu orang. Kalau bisa membuat seluruh daerah tersebut 100% teraliri listrik pada 2014, jelas Helmy

Helmy menuturkan hingga saat ini elektrifikasi di pulau-pulau terluar Indonesia masih ada di bawah angka 30 persen, meskipun di sebagian kecil sudah ada yang mencapai angka 60 persen. Listrik yang dikembangkan pun menggunakan tenaga matahari berskala kecil karena kondisi medan yang sulit untuk pengembangan listrik tenaga minyak bumi. Kita kejar 2014 bisa elektrifikasi semuanya.

Pemerintah sudah me menganggarkan hingga 400 miliar, katanya. Guna meralisasikan program tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PLN. dan sudah koordinasi dengan Kementrian ESDM semoga kedepan bisa dikembangkan skala besar dan 2014 seluruh daerah tertinggal bisa teraliri listrik, harapnya.

Sementara saat disinggung soal Kabupaten mamuju utara Helmy menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mengembangkan sejumlah program untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal yaitu
mengembangkan produk unggulan kabupaten (PRUKAB) dan mengembangkan sistem informasi data partisipatif sumber daya hayati (SIPAR SEHAT).

SIPAR SEHAT merupakan sistem informasi data partisipatif sumber daya hayati yang dikembangkan Kementrian PDT bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Sistem ini dirilis langsung oleh Menteri PDT. Program ini dikembangkan untuk memetakan kebutuhan percepatan dan potensi unggulan
suatu daerah.

Ada 10 kabupaten yang dijadikan pilot project yakni Jeneponto, Bengkulu tengah, Kaur, Sambas, Seram bagian barat, Bima, Pamekasan, Sampang, Bondowoso, dan Konawe selatan urai Helmy.

Mamuju utara yang dipercaya sebagai Tuan rumah Sulawesi expo 2014, masyarakat menilai Kementerian PDT belum mengetahui kondisi Kabupaten Mamuju Utara yang sebenarnya. Bahwa Krisis listrik masih sangat dimimpikan oleh masyarakat pelosok dan terpencil. Disamping Hutan lindung sudah banyak di jjarah menjadi lahan percetakan sawah dan ekonomi masyarakat masih dibawah standar karena perputaran ekonomi tidak berpusat di pasangkayu tapi di kota palu Sulawesi tengah. Dan penduduk mamuju utara masih banyak banyak Rumah tangga miskin(RTS) dari data BLSM dan daptar penerima raskin sebanyak 6315 RTS namun saat BLSM di bagikan ke masyarakat miskin banyak yang mengajukan permohonan
BLSM ini membuktikan kalau masyarakat miskin dikabupaten mamuju utara bukan menurun tapi malah semakin bertambah.

Opini pemerintah dalam mengangkat citra Daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan itu adalah rekayasa agar program daerah dapat masuk dalam program projek nasional seperti yang di programkan
kementerian PDT. Helmy sebagaai menteri PDT seharusnya lebih peka dalam menilai suatu program yang diusulkan oleh daerah. kita akan tunggu kabar dari kementerian PDT terkait Kabupaten Mamuju
Utara,....??? (Andi Y)
no image

Sejumlah Proyek DiKabupaten Mamuju Utara Diduga Bermasalah Menuai Masalah

Infodesaku | Pasangkayu - Saat ini Kabupaten Mamuju Utara sedang giat-giatnya membangun karena Daerah ini tergolong dipesisir sulawesi Barat. Niat Pemerintah Daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih ternyata hanya selogan dan sebatas wacana. Dan pada kenyataannya sejumlah proyek dari tahun ke tahun terus menuai masalah disebabkan adanya kepentingan para pejabat dan elit politik dalam mekanisme pembagian proyek.


Perpres No. 54 tahun 2010 ini hanya simbol dan tidak berlaku di kabupaten Mamuju utara sebab Proyek proyek sudah diketahui pemenangnya. Karena Proyek yang ada dikabupaten Mamuju utara semua dilakukan pada satu pintu di DPRD mamuju utara, dan siapa kontraktor
yang berani bayar mahal maka dialah yang akan menjadi pemenangnya.

permasalahan ini telah pernah dibahas oleh ketua kadin provinsi sulbar dan kadin kabupaten mamuju utara terkait banyaknya proyek yang ada di kabupaten mamuju utara para kontraktor lokal hanya jadi penonton sedangkan yang mengerjakan proyek dimamuju utara rata rata para
kontraktor gentayangan sebab para kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut tidak punya legilitas dan pengalaman mengerjakan proyek, karena ada diantaranya petani yang menjadi kontraktor. dan pihak Dewan yang selalu mengadakan intervensi masuk dalam kategori makelar proyek.

Contoh Andi anto warga kecamatan lariang, kecewa dengan ulah Oknum Anggota DPRD Mamuju utara, dimana proyek pengecekan kantor DPRD yang di berikan kepadanya ternyata diberikan kepada orang lain sehingga dia merasa kecewa akibat ulah oknum dewan. padahal dirinya telah membayar untuk mendapatkan proyek dan berani mengeluarkan uang sebesar Rp. 200juta tapi hasilnya proyek tersebut dikerjakan oleh orang lain. dan satu paket terdapat 3 kontraktor. hal ini dilakukan oleh oknum dewan dikarenakan kalau proyek penunjukan itu harus senilai 200juta kebawah dan kalau anggaran itu miliyaran maka proyek tersebut harus di
pecahkan sehingga dapat di jadikan penunjukkan.

Para pejabat dan elit politik dalam melakukan aksinya tergolong sangat rapi dan susah dijadikan sebuah temuan oleh BPKP. terlebih saat ini proyek proyek dikabupaten mamuju utara, banyak diantaranya masih beroperasi di tanggal 27 Desember-2013 padahal waktu pelaksanaan telah habis. ada dugaan bahwa proyek ini telah dilaporkan selesai 100% dan
dana proyek bermasalah ini telah dikeluarkan dari kas negara sebanyak 100% ke rekening penampungan. hal inilah membuat proyek dikabupaten mamuju utara bermasalah dan menuai masalah. Aturan dan undang undang RI di kabupaten mamuju utara dinilai tidak berlaku yang berlaku dan didewakan adalah “Kebijakan”.

Hasil dari proses “kebiajakan” beberapa oknum PNS dan satu kontraktor telah ditahan oleh pihak kepolisian resort mamuju utara dimana PPTK dan BPK di Dinas Sosial, Ketua Pokja di ULP serta kontraktor pengadaan barang telah diproses hukum, namun saya berpikir kasus ini akan putus sebelum proses pengadilan. karena bisa saja kasus ini dikatakan tidak cukup bukti. dan alasan sakit yang dilakukan oleh Ketua ULP dikarenakan dirinya akan diperiksa oleh TIM Penyidik Tipikor Polres Mamuju Utara. pengakuan sakit dibuat buat ini agar kepala ULP mamuju utara tidak tersentuh oleh hukum. betul betul hukum dapat
dipermainkan…???

proyek bermasalah ini bukan saja terjadi di tahun 2013 namun ini sudah terjadi sejak tahun 2006 lalu namun penegak hukum baru menangkap satu dari sebelas tersangka kasus 41 miliyar kasus pembobolan bank BPD dan beberapa kasus lainnya seperti :

1. kasus pembangunan kantor Bupati

2. kasus pengadaan alat peredam suara di kantor DPRD mamuju utara

3.Kasus Stadion pasangkayu tahun 2007 senilai 4,2 Miliyar

4. Kasus Pengadaan Mobil

5. Kasus Dana paska bencana 14,Miliyar

6. kasus 41 miliyar pembobolan bank BPD pasangkayu

7.Kasus pembangkit tenaga air dikecamatan dapuran tahun 2010 lalu

dan banyak lagi kasus proyek yang  menjadi temuan BPK karena diduga disuap maka tidak menjadi temuan. hal ini membuat masyarakat kurang percaya pada proses hukum di indonesia sebab hanya pelaku kriminal yang tergolong masyarakat saja yang dapat dijerat proses hukum dan kalau pejabat hanya bisa membeli hukum. andai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa berada di matra mungkin Beberapa pejabat akan terjerat kasus korupsi karena saat ini masyarakat hanya percaya pada KPK kalau Kejaksaan dan kepolisian masih bisa bernego di forum musawarah pimpinan daerah yang dibentuk dikabupaten.

wartawan dan LSM yang ada dikabupaten mamuju utara tidak dapat berbuat banyak karena pejabat dan legislatif tidak lagi takut dengan pena wartawan karena tidak sedikit media cetak dan media elektronik baik lokal maupun Nasional telah memberitakan di publik terkait kasus korupsi yang terjadi di mamuju utara namun karena pejabat merasa dengan diberitakan tidak membuat dirinya gentar untuk melakukan tindakan korupsi dan membekkengi proyek proyek bermasalah. disinilah timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum karena diproses hukum saja pelaku bisa bebas padahal penegak hukum hanya dapat menangkap yang
kelas bawah sedangkan yang memberikan wewenang kebijakan tidak dapat tersentuh hukum. atau apakah pihak kepolisian dan kejaksaan mengharapkan Mou KPK dan Kepolisian dan kejaksaan kalau yang berani menangkap atau mengusut kasus kepala daerah adalah wewenang KPK sedangkan wewenang kepolisian dan kejaksaan hanya sampai di Kepala
dinasnya.

publik harus mengetahui keadaan yang terjadi dimamuju utara, walau kami wartawan hanya sebatas memberitakan tapi publik pembacalah yang dapat menilai kami yang selama ini serius menyuarakan keadilan dan kebenaran berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa. kalau akhirnya tulisan kami tidak setajam silet maka perlu dipertanyakan…..??? (Andi Y)
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kembali Wakili Depok Lomba PKK Tingkat Provinsi

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kembali Wakili Depok Lomba PKK Tingkat Provinsi

Infodesaku | Depok - Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) 10 Program Pokok PKK mendatangi Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Tim Penggerak (TP) PKK kelurahan tersebut kembali menjadi nominasi lomba Tingkat Provinsi Jawa Barat.
Kali ini Kelurahan Rangkapan Jaya Baru terpilih menjadi salah satu peserta pada lomba kategori bidang administrasi.

“Alhamdulillah PKK Kelurahan Rangkapan Jaya Baru kembali maju mewakili Kota Depok. Semua ini hasil dari kerja keras seluruh kader dan anggota PKK yang membantu Pemkot Depok dalam menjalankan seluruh program yang ada,” tutur Ketua PKK Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Heny Herawati.
Heny mengaku kedatangan Tim Monev bertujuan menindaklanjuti proses penilaian sebelumnya. Pada 31 Oktober lalu, PKK Kelurahan Rangkapan Jaya Baru bersama tiga PKK di wilayah lain masuk nominasi lomba. Saat ini dilakukan kembali recheking ke masing-masing PKK tersebut.

Tim Monev yang hadir pada rechecking di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru yaitu Sekretaris TP PKK Jawa Barat Hj. Euis dan Hj. Karnen selaku Wakil Sekretaris TP PKK Jawa Barat. Keduanya mengaku sudah dua kali datang ke kelurahan ini. Sehingga akan lebih mudah melakukan penilaian selanjutnya.

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il yang diwakili oleh Camat Pancoran Mas N. Lienda Ratnanurdianny dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu penunjang majunya Kota Depok yaitu kegigihan ibu-ibu PKK dalam membantu menjalankan program Pemerintah Kota Depok. 

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru sudah melakukannya. Semoga kedepannya para kader lebih giat dalam menjalankan tugasnya. (*)
Enday Camat Bojonggede " Murka" Pilkades Bojong Gede Urung ditutup meski Habis Waktu

Enday Camat Bojonggede " Murka" Pilkades Bojong Gede Urung ditutup meski Habis Waktu

Infodesaku ǀ Bogor – Camat Bojong Gede Kabupaten Bogor kesal hingga bertolak pinggang ketika mengikuti kegiatan Pilkades di Desa Bojong Gede, pasalnya menurut waktu yang ditentukan pada Pukul 19.28 WIB
kegiatan Pemungutan suara masih terus berlangsung. Dan akhirnya Endaypun menutup kegiatan pemungutan suara Pelkades tersebut yang seharusnya kegiatan Pilkades batas akhir hingga pukul 15.00, namun hingga tiga kali pengunduran waktu kegiatan terus dilaksanakan.

Namun saying dikala dimintai keterangan dirinya (Endai Jarkasi) enggan berkomentar, dilanjut malam harinya dikonfirmasi via Telponpun Camat Bojong dirinya enggan untuk menjawabnya.


Kejadian ini tentunya telah menyalahi aturan, seyogyanya pihak panitia melaksanakan dengan komiten yang disepakati bukan malah memundurkan waktu. (Hendra)
Pemkab Bogor Lakukan Persiapan Pelantikan Bupati

Pemkab Bogor Lakukan Persiapan Pelantikan Bupati

Infodesaku | Bogor -Jelang Pelatntikan Bupati Pada 30 Desember mendatang berbagia persiapan telah dipersiapkan. Menurut Erwin selaku Kabid KIP menuturkan bahwa persiapan  acara sudah siap, koordinasi SKPD yang terkait, seperti Dinkes, Diskominfo dan Damkar serta yang lainnya.


Adapun langkah koordinasi dengan Pihak TNI Polri pun telah kami lakukan. Guna kepastian pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar, maka jadwal Gladiresik akan dilaksanakan pada minggu mendatang.

Untuk kesiapannya Pelaksanaan Pelantikan Bupati terpilih H. Rachmat Yasin telah meninjau Lokasi, menariknya bahwa masyarakat diperkenankan hadir, pihak panitia panitia telah menyiapkan Tenda, Konsumsi dan bisa menyaksikan kegiatan pelantikan dengan layar besar yang kita persiapkan. Ucap Erwin Kabis KIP. (YAS)
PT. Shell Adakan Kerjasama dengan Pemkot Depok Atasi Sampah

PT. Shell Adakan Kerjasama dengan Pemkot Depok Atasi Sampah

Infodesaku | Depok - Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk mengatasi persoalan sampah salah satunya dengan memperbanyak tempat pengolahan sampah. PT. Shell Indonesia turut memberikan dukungan dengan menandatangi kesepakatan kerjasama antara PT. Shell Indonesia dengan pendiri Bank Sampah Depok (BSD) yang disaksikan oleh Walikota Depok H. Nur Mahmudi Ismail di BSD Merdeka 1, Sukmajaya Depok.



“Sampah merupakan masalah terberat yang dihadapi oleh berbagai wilayah, termasuk Kota Depok. Kami ingin membantu masyarakat sekitar dalam menanggulanginya sehingga sedikit demi sedikit permasalahan ini dapat dituntaskan,” tutur  Iwan Salim selaku Retail Network Delivery Manager saat menandatangi kesepakatan kerjasama.

Ia mengatakan salah satu target dalam kerjasama yang dilakukan yaitu akan mendirikan sebanyak 2000 unit bank sampah pada 2014 mendatang di Kota Depok. Selain itu pihaknya juga memberikan bantuan berupa satu unit kendaraan pick-up untuk mengangkut sampah, alat timbangan digital, serta tenaga konsultan untuk para pekerja di BSD Merdeka 1.

Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma”il mengapresiasi dukungan PT. Shell Indonesia bagi kegiatan BSD untuk mengatasi masalah sampah yang juga akan membawa perbaikan lingkungan di Kota Depok. ” Partisipasi yang diberikan Shell sangat membantu Pemkot Depok dalam menangani permasalahan sampah secara terpadu dengan melibatkan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Langkah yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain. Sehingga dengan semakin banyaknya dukungan yang diberikan, Depok akan menjadi bersih dan nyaman. (*)  
Kamis, 26 Desember 2013
no image

RUU perawat Belum di syahkan

Infodesaku | Tanjungpandan - Bertempat di Gedung Nasional (Genas). Perawat yang tergabung dalam persatuan Perawat Nasional indonesia ( PPNI). Kabupaten. Belitung mengikuti. Seminar keperawatan dengan tema RUU. Keperawatan ”KEMANA. KITA AKAN. DIBAWAH ” •


Adapun pembicara atau nara sumber Sekjen PPNI, harief Padhilah , SH pada Rabu kemarin (25/12) .  Dalam paparanya Ade Sukarna selaku Ketua PPNI Kabupaten Belitung , mengatakan , sejauh ini tugas perawat belum ada payung hukum •

” Payung. Hukum yang dalam melakukan tindakan. Darurat, perawat masih dihantui perasaan serba salah . Padahal di sisi lain dalam undang undang keperawatan. , perawat harus membantu orang. Lain , tegasnya •

Lebih lajut menurut Ade ,bagaimana jika seseorang perawat berada disebuah Desa yang tidak ada Dokter dalam kondisi darurat perawat tersebut harus menolong .Namun jika kenyataanya berkata lain , perawat bisa saja dituntut . Jika tidak melakukan tindakan maka terkesan pembiaran •

“Menurutnya , jika tidak ada tenaga lain, misalnya Dokter, tetapi ketika hendak melakukan tindakan , dan salah ,Kalau tidak ada payung Hukumnya jadi serba salah dalam melakukan tindakan darurat.Sedang dalam dalam undang undang perawat perawat wajib menolong orang ,”Tandas Ade •

Dalam seminar tersebut, Ade mengatan ada Undang Undang keperawatan yang kini diperjuangkan untuk di sahkan ..RUU inilah yang disiolisasikan apakah nantinya Undang Undangnya membatas beraktifitas perawat , atau akan mempermudah serta memberikan perlindungan hukum bagi perawat•

Untuk meningkatkan kualitas perawat harus ada RUU perlindungan Hukum bagi perawat agar ada kopetesi perawat yanng dlindungi.Karena selama ini belum ada perlindungan Hukum bagi para perawat.Sehingga perawat tidak aman secara Hukum (ADM)
Babinsa Koramil Taman Sari Peduli Keamanan Warga

Babinsa Koramil Taman Sari Peduli Keamanan Warga

Infodesaku | Jakarta - TNI sebagai bagian dari masyarakat, selalu berusaha hadir dan berbagi dengan masyarakat, hal ini juga dilakukan oleh Babinsa Kel. Mangga Besar Serma Moh Alwi dengan mengingatkan dan memberikan himbauan bagi warganya yang akan mudik luar kota menjelang liburan akhir tahun 2013 agar selalu berhati-hati di perjalanan dan salam kepada keluarganya setelah tiba di kampung.


Babinsa juga menambahkan sesuai petunjuk Danramil 01/Tamansari Kapten Inf Derma Sitorus yang telah ditekankan oleh Komando atas agar selalu menyampaikan sebelum meninggalkan rumah agar supaya memeriksa sedetil mungkin keadaan rumah baik mematikan seluruh  lampu / stop kontak listrik dan  mematikan kompor gas agar tidak terjadi musibah kebakaran.

Di samping itu juga dipesankan kepada warga agar tidak lupa mengunci dan menitipkan rumah kepada tetangga dan petugas keamanan setempat untuk menghindari dari pencurian. Harapan Babinsa kepada warganya setelah tiba di Jakarta dalam keadaan sehat wal’afiat dan dapat berkumpul kembali seperti biasa. (*)
no image

Hengki Ketua forum hiburan malam tidak mempersalahkan aturan Pemda

Infodesaku | Tanjungpandan - Ketua. Forum hiburan malam Hengki mengatakan kepada. Info Desaku I ,”Sah sah saja dan tidak berkeberatan dengan surat edaran dari Satpol PP yang diterimah baru baru ini •


Hengki kan menganggap itu hal tersebut sebagai bentuk pembinaan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha cafe ,”Sah sah saja,itukan kurang lebih himbauan dak masalah ,”jelas Hengki•

Menurutnya dalam surat edaran itu tidak ada unsur penutupan kafe .Hanya saja bagi kafe kafe yang tidak memiliki izin agar tidak beroperasi .,”Kamikan dengan pemilik kafe kafe lain ada izin dan tidak ada larangan untuk tidak beroperasi ,”jelas Hengki •

Memang dalam surat edaran tersebut ada beberapa ketentuan yang point point isinya agar waitres tidak menggunakan pakaian minim dan tidak ada yang namanya prostitusi •

Bagi Hengki itu tidak jadi masalah dan pihaknya akan komperatif dalam larangan tersebut.,”Gak masalah kita akan ikuti tidak boleh berpakaian minim . Cuman kalau masalah prostitusi yang didengungkan selama ini yang divonis oleh masyarakat bersumber dari kafe,"itu gak betul•

Apa masyarakat tidak mengkoreksi ditempat tempat kost kost itu tidak ada portitusi yang sering diberitakan tertangkap berbuat mesum di kost kost. Maupun dirumah penduduk yang sengaja disewakan kamarnya seperti contonhya pernah terjadi di desa kelekak usang. •. .Dengan adanya surat edaran dari sat pol PP ini diharapkan dapat menjadi jaminan bagi para pelaku usaha kafe. Untuk menjalankan usaha Kafenya •

”Kita akan turuti apa maunya Pemda
Dengan larangan dan aturanya .Tapi. Pemda juga harus beri jaminan dan kami selaku usaha Kafe dan Waitres waitres yang bekerja di sektor hiburan ini • Jadi biar ada keseimbangan dan jangan kami saja yang divonis sebagai usaha hiburan yang gak benar ,”Kamilkan diberi izin dan resmi .”Kilahnya tegas. (ADM )
no image

Perawat Menunggu RUU perawat di sahkan jadi tidak serba salah dlm bertindak

Infodesaku | Tanjungpandan - Bertempat di Gedung Nasional (Genas). Perawat yang tergabung dalam persatuan Perawat Nasional indonesia ( PPNI). Kabupaten. Belitung mengikuti. Seminar keperawatan dengan tema RUU. Keperawatan ”KEMANA. KITA AKAN. DIBAWAH ” •

Adapun pembicara atau nara sumber Sekjen PPNI, harief Padhilah , SH pada Rabu kemarin (25/12) . Dalam paparanya Ade Sukarna selaku Ketua PPNI Kabupaten Belitung , mengatakan , sejauh ini tugas perawat belum ada payung hukum •

” Payung. Hukum yang dalam melakukan tindakan. Darurat, perawat masih dihantui perasaan serba salah . Padahal di sisi lain dalam undang undang keperawatan. , perawat harus membantu orang. Lain , tegasnya •

Lebih lajut menurut Ade ,bagaimana jika seseorang perawat berada disebuah Desa yang tidak ada Dokter dalam kondisi darurat perawat tersebut harus menolong .Namun jika kenyataanya berkata lain , perawat bisa saja dituntut . Jika tidak melakukan tindakan maka terkesan pembiaran •

“Menurutnya , jika tidak ada tenaga lain, misalnya Dokter, tetapi ketika hendak melakukan tindakan , dan salah ,Kalau tidak ada payung Hukumnya jadi serba salah dalam melakukan tindakan darurat.Sedang dalam dalam undang undang perawat perawat wajib menolong orang ,”Tandas Ade •

Dalam seminar tersebut, Ade mengatan ada Undang Undang keperawatan yang kini diperjuangkan untuk di sahkan ..RUU inilah yang disiolisasikan apakah nantinya Undang Undangnya membatas beraktifitas perawat , atau akan mempermudah serta memberikan perlindungan hukum bagi perawat•

Untuk meningkatkan kualitas perawat harus ada RUU perlindungan Hukum bagi perawat agar ada kopetesi perawat yanng dlindungi.Karena selama ini belum ada perlindungan Hukum bagi para perawat.Sehingga perawat tidak aman secara Hukum (ADM)
Pentingnya  Sekolah Tinggi Pariwisata Di Pulau Belitung

Pentingnya Sekolah Tinggi Pariwisata Di Pulau Belitung

Infodesaku | Belitung - sebuah pulau kecil di Sumatera yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan karena film Laskar Pelangi yang kisahnya diangkat dari sebuah novel karya penulis Andrea Hirata.


Sejak itu, diakui bahwa jumlah kunjungan turis ke daerah ini semakin meningkat. Pesona alam dan wisata pantainya mampu menarik perhatian turis dalam negeri dan manca negara untuk datang ketempat ini. Geliat bangkitnya pertumbuhan ekonomi juga terlihat dari banyaknya rumah makan dan penginapan yang dibangun oleh investor untuk menunjang pariwisata di Belitung ini.

Menurut Marta Sanjaya,S.Ip;M.Si, seorang akademisi bidang komunikasi kelahiran Belitung, bahwa perlu dibangun sebuah perguruan atau sekolah tinggi pariwisata didaerah ini.

Saat ini sekolah pariwisata yang ada baru setingkat sekolah lanjutan atas atau setingkat sekolah kejuruan. Dengan adanya sekolah tinggi pariwisata nanti diharapkan mampu melahirkan lulusan yang benar-benar mengerti bagaimana melayani dengan hati. “ How To Serve “ sangat penting, bagaimana membuat orang lain senang dan ingin kembali mengunjungi pulau Belitung merupakan tantangan bagi pelaku bisnis ini.

Sementara ini keberadaan biro perjalanan sangat mendominasi jasa pelayanan ini. Perilaku bagaimana melayani pelanggan yang dalam hal ini turis yang datang haruslah memenuhi standar. Pihak terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat harus benar-benar fokus dengan kualitas layanan ini.

Sekolah tinggi pariwisata  juga diharapkan mampu melahirkan lulusan yang benar-benar siap dan mengerti  betapa pentingnya pariwisata sebagai ikon dan usaha meningkatkan PAD ( Pendapatan Asli Daerah ).

Pengenalan etnis budaya juga sangat penting. Marta Sanjaya menyebutkan bahwa betapa pentingnya mata kuliah seperti Komunikasi Antar Budaya, dimana dalam materi ini juga diajarkan pemahaman tentang etnis lokal.

Diakhir perbincangannya dengan Infodesaku, beliau juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk secepatnya merealisasikan kebutuhan sarana pendidikan dibidang pariwisata ini. ( EH )
KEJAKSAAN DAN BPK "JANGAN TUTUP MATA TERHADAP DUGAAN PENYALGUNAAN ANGGARAN MEDIA DIKEHUMASAN DPRD MATRA"

KEJAKSAAN DAN BPK "JANGAN TUTUP MATA TERHADAP DUGAAN PENYALGUNAAN ANGGARAN MEDIA DIKEHUMASAN DPRD MATRA"

Infodesaku | Pasangkayu - Berapa bulan lalu,tepatnya 27 Agustus 2013 beberapa wartawan media mendatangi kejaksaan dan membawa suratpengaduan kepihak kejaksaan Negeri Pasangkayu, terkait dugaanpenyalagunaan anggaran dan dugaan adanya  tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak sekertariat DPRD dalam pengelolaan anggaran media di DPRD Mamuju utara.


Berdasarkan Keterangan Para Awak Media dikebupaten Mamuju utara, BahwaDalam proses pembayaran para awak media tidak pernah bertanda tangankwitansi dari bagian keuangan sekertariat daerah. Dan proses
pembayaran hanya dilakukan oleh bendahara pembantu dari bagiankehumasan. Dimana diketahui Bendahara pembantu ini tidak memilikikewenangan dalam mengelola pembayaran sebab tidak memiliki (SK).

Menurut salah satu Awak media dari majalah Corong Rakyat mengatakandirinya saat menerima pembayaran tidak pernah bertanda tangan kwitansidi sekertariat DPRD Mamuju Utara. Dan Pihak Sekertariat DPRD mamuju utara tidak pernah transparan dalam mengelola anggaran media sehingga dugaan adanya penyalagunaan anggaran. Akibat dari Penyalagunaan anggaran dipastikan adanya bukti dugaan laporan pertanggung jawaban media, dimana bukti fisik yang sudah dibayarkan Humas Pemkab matra dan
SKPD pihak sekertariat DPRD pun melakukan pembayaran. hal ini samasaja telah menyalahi aturan dan pihak badan pemeriksa keuangan (BPK-RI) kalau jeli mengadakan pemeriksaan maka pihak media atau
bendahara sekertariat DPRD matra dipastikan akan mengembalikan anggaran tersebut, karena telah dibayarkan oleh Pihak pengelola anggaran lainya dalam hal ini Humas pemkab matra dan SKPD.

Mendengar Permasalahan ini Bupati Mamuju utara Mengatakan bahwa di tahun anggaran 2014 mendatang Langganan Koran dan Kontrak dikelola satu pintu. Hal ini guna untuk memudahkan mengontrol pengeluaran
anggaran media di semua instansi pemerintahan daerah kabupaten Mamuju utara. Agar tidak terjadi tumpan tindih laporan pertanggung jawaban media khususnya langganan koran. Menurut Bupati Matra kalau Pihak Awak Perusahaan media sudah mendapatkan alokasi berlangganan berarti tidak dapat melakukan kontrak kerjasama untuk penyebaran informasi publik.

Dan Forum Wartawan Mamuju utara yang menyikapi kasus ini berpendapat kalau kasus sudah menjadi kewenagan pihak penegak hukum dalam hal ini kejaksaan negeri mamuju utara untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi dana kehumasan di sekertariat DPRD mamuju utara.

Kasus ini harus bisa disikapi oleh pihak kejaksaan agar supermasi hukum serta Penegakan hukum  harus dapat berjalan demi keadilan dan kebenaran. agar citra kejaksaan mendapatkan simpati masyarakat.
 (Andi Y)
no image

Karyawan Perkebunan sawit datangi DPRD Beltim ,Adukan Nasib

Infodesaku | Beltim - Puluhan Karyawan Perkebunan Sawit milik dua Perusahaan , yaitu PT. Pratama Unggul Sejahtera ( PT PUS ) dan PT. SCHG ( Sumber Cahaya Hasil Gemilang ) •

Puluhan Karyawan yang Mayoritas Perempuan itu pada Senin ( 23/12) mendatangi Gedung Dewan untuk mengadukan nasib mereka .yang diputus hubungan. Kerja (PHK) secara sepihak dari. Kedua Manajemen Perusahaan Perkebunan sawit tersebut yang selama ini tempat mereka mencari napkah •

 Para Karyawan.  Kedua Perkebunan sawit itu. Merasa pembayaran pesangon mereka tidak sesuai , mereka terimah yang di bayarkan kedua Manajemen Perusahaan tersebut yang tidak sesuai dengan. Peraturan Ketenagakerjaan •

 Rombongan Karyawan yang diterima pihak DPRD. Beltim dan kemudian dilanjutkan dengan. Rapat dengar pendapat yang di wakili sejumlah Karyawan dan pihak Manajemen Kedua Perusahaan tersebut •

 Dalam rapat dengar pendapat tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Beltim ,Japri . Wakil DPRD I dan II Tom Haryono dan Husaini Rasyid . Jugg hadir dalam dengar pendapat itu ,hadir juga Anggota DPRD Beltim Davil Kelapa Kampit dan Indra Jaya Perewakilan SPSI , kepala Desa Buding ,Mardani dan Toko Masyarakat Desa Bangek , Petikan , Sungai Samak , Renggiang , Mempaya , Buding serta Staf Manajemen Kedua Perusahaan Perkebumnan Sawit tersebut •

Di rapat dengar pendapat tersebut, Perwakilan PT . PUS , Guntur Sukamto mengatakan : ” Kami bersama puluhan Karyawan lainya secara mendadak dan sepihak di PHK dan dirumahkan oleh Pihak Perusahaan . Padahal sesuai isi surat yang diberilkan Perusahaan, kami akan baru dirumahkan pada Tanggal 30/12 mendatang . Tapi heranya mulai terhitung Tanggal 20/12 kami para karyawan telah dirumahlkan ,”Kata Guntur Tegas •

Selain itu kata Guntur dengan nada berapi rapi, dia menyebutkan bahwa pemberian uang Pesangon  yang diberian Pihak Perusahaan pada tahap kedua tidak layak dan tak sesuai seperti halnya uang pesangon yang diberikan pihak Perusahaan pada Pihak pertama . Dengan adanya ketidak sesuaian inilah  , kami Karyawan Persahaan kedua PT  tersebut berupaya mengadu ke DPRD sebagai wakil rakyat,karena kami rakyat buruh yang termarjinalkan  •

Dari Pihak Persahaan yang diwakili Vice General. Manager (VGM) PT . PUS  dan PT . SCHG ,Suprastyo , menjelaskan bahwa Pihak Perusahaan. Melakukan pemutusan hubungan kerja i ( PHK). Dan Rasionalisasi pada tahap pertama dan kediua karena Perusahaan kami mengalami kerugian •

”Setelah Kami beralih ke Manajemen. Yang. Baru , dinyatakan bahwa. Perusahaan. Mengalami Neraca. Laba yang rugi ,” Jelas Suprastyo . Dalam paparanya Suprastyo merincikan kerugian yang diterima oleh PT . SCHG pada per 31 0ktober lalu sebesar. Rp . 33,2 Milyar sedangkan untuk PT . PUS. Per 31. Oktober Rp. 9,6 Milyar •

Menurut Susprastyo kerugian tersebut diakibatkan banyaknya permasalahan yang dihadapi Kedua Perusahaan Perkebunan sawit tersebut, yang antara lain permasalahan yang dihadapinya, yang salah satunya juga adanya Plasma. Yang. Sudah. Dilakukan pihak Perusahaan dengan pembagian 35 persen dan 65 persen , makanya saat ini kami merugi , ” paparnya •

Pihak Manajemen Perusahaan belum berani melakukan final untuk masalah kekurangan yang akan dibayarkan kepada Karyawan PHK. Pada tahap kedua ini, ”Kilahnya kepada. Info Desaku I •
Selain itu ,mereka harus mengajukan dulu dan menyampaikan kepada pihak owner yang baru . " Ini diharapkan masalah ini harus mendapatkan persetujuan dari owner yang baru kami . ” Pungkas Suprasyo •

Info Desaku I ,Guntur sukamto mewakili Karyawan berharap pihak Perusahaan tetap menyelesaikan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan ,Walaupun dari Pihak Persahaan menyatakan merugi dan kami akan tetap menunggu keputusan tersebut , ”Tegasnya • B
Sebuah Harapan Hadirnya PT. PPE Jadi Contoh Perusahaan Tambang Ramah Lingkungan

Sebuah Harapan Hadirnya PT. PPE Jadi Contoh Perusahaan Tambang Ramah Lingkungan

Infodesaku | Bogor - Maraknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan turut menjadi perhatian Bupati Bogor Rachmat Yasin. Saat membuka rapat kerja (raker) Penyusunan Rencana Kerja Perseroan (RKP) 2014 PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) di hotel Lorin Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (24/12), Bupati berharap PT. PPE ini dapat menjadi contoh perusahaan pertambangan yang ramah lingkungan.


"Jika PPE dapat menjaga tambang dengan baik dan ramah lingkungan akan menjadi contoh bagi perusahaan pertambangan lain yang akan melakukan usahanya di Kabupaten Bogor, mereka juga harus ramah lingkungan," ujar Bupati.

Bupati pun menegaskan akan lebih memperketat lagi izin bagi perusahaan tambang. "Tidak ada tambang yang tidak merusak alam, oleh karena itu nantinya para perusahaan pertambangan harus melakukan reklamasi, izin pun akan saya lebih perketat lagi," tegasnya.

Ia menjelaskan, atas pertimbangan ramah lingkungan maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. PPE dibangun di Kabupaten Bogor. “Saya sering mendapatkan komplain dari masyarakat kepada perusahaan pertambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, karena masyarakat yang langsung merasakan dampak negatif dari pertambangan. Dibangunnya perusahaan ini atas pertimbangan tidak hanya mementingkan profit, namun juga harus ada keseimbangan dengan lingkungan," jelasnya.

Tak lupa Bupati berpesan agar kedepannya PT. PPE dapat terus membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam melakukan pembangunan. "Perusahaan harus ada progres, prospek, dan harus ada kemajuan, dengan adanya PT. PPE ini merupakan sebuah daya dukung untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Bogor, agar semakin banyak lagi investor yang masuk ke Kabupaten Bogor karena infrastruktur yang layak," pesannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Komisaris PT. PPE yang juga merupakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bogor, Koesparmanto, ia mengungkapkan PT. PPE dapat bekerja semaksimal mungkin. "Selalu dijaga kekompakan dalam melaksanakan tugas, berikan kontribusi kepada Pemkab Bogor semaksimal mungkin," ungkap Koesparmanto.

Dalam raker ini juga diisi dengan seminar dengan tema, Peranan PT. Prayoga Pertambangan dan Energi dalam pembangunan infrastruktur dasar daerah di Kabupaten Bogor. Direktur utama PT. PPE, Rajab Tampubolon, menjelaskan seminar ini sangat penting bagi para karyawan dalam menjalankan perusahaan. "Kegiatan ini juga diisi dengan seminar, agar para karyawan PT. PPE dapat memahami bidang pekerjaannya,” jelas Rajab.

Pembukaan raker serta seminar ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Bogor didampingi Direktur utama PT. PPE, Komisaris PT. PPE, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor M. Hanafi. Bupati juga menerima plakat penghargaan dari PT. PPE, penyerahan plakat ini langsung diserahkan oleh Direktur utama PT. PPE kepada Bupati Bogor. (ARI)
Peringatan Hari Ibu Kabupaten Bogor

Peringatan Hari Ibu Kabupaten Bogor

Pada upacara peringatan hari ibu tahun ini yang diselenggarakan di ruang serbaguna II Komplek Pemda Bogor pada Senin (23/12/2013) Bupati Bogor, Rachmat Yasin mengajak semua komponen perempuan untuk ikut bersama-sama mengangkat derajat perempuan.

“Mari semua perempuan untuk maju terus, mampu menjaga sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri dan meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya sehingga bersama laki-laki menjadi kekuatan yang besar dalam membangun bangsa,” kata Rachmat Yasin (RY).

Peringatan hari ibu juga, lanjut Bupati, menunjukkan bahwa perjuangan kaum perempuan telah menempuh proses yang panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukan dengan kaum laki-laki, mengingat keduanya merupakan aset dan potensi yang turut menentukan keberhasilan pembangunan. Momentum hari ibu juga dapat dijadikan sebagai refleksi dan renungan tentang berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka memajukan pergerakan perempuan di semua bidang pembangunan.

“Kita tidak boleh melupakan jasa seorang ibu, karena ibu lah yang melindungi anaknya. Terimakasih ibu atas segala pengorbanan, perjuangan, perhatian dan kasih sayang kepada anak, karena mana mungkin tuhan ridho kepada kita bila ibu tidak meridhoi kita,” tandas RY.

Selanjutnya, Bupati Bogor juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) ke 18.

“Semoga GOW terus maju dan berkembang sebagai wadah perjuangan kaum perempuan dalam meningkatkan aktualisasi perannya disektor publik serta dalam menjamin kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Bogor,” ujar RY.

Kegiatan ini juga, turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor Mochammad Hanafi beserta jajarannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Adang Suptandar serta jajaran Muspida dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor. Selanjutnya, Bupati Bogor Rachmat Yasin juga memberikan penghargaan juara P2WKSS tingkat Kabupaten Bogor kepada Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng (Juara Terbaik I), Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang (Juara Terbaik II), kemudian penghargaan kesatuan gerak PKK KB Kesehatan tingkat Kabupaten Bogor kepada juara I, Desa Nagrak Kecamatan Gunungputri, Juara II, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang dan Juara III, Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol.


Tak hanya itu, Bupati Bogor juga memberikan piagam penghargaan dan bantuan modal usaha ekonomi produktif bagi 150 Kepala Desa Purna tugas masa bakti 2007-2013 simbolis kepada H. Asep Kombara. (Arif)
Selasa, 24 Desember 2013
no image

Pemutusan Kerja Sepihak Perkebunan Sawit di Belitung, Nasib Buruh Digantung

Infodesaku I Belitung - Puluhan Karyawan dari 2 Perkebunan Sawit di Belitung Timur, yakni PT Pratama Unggul Sejahtera (PUS) dan PT Sumber Cahaya Hasil Gemilang (PT SCHG) berbondong-bondong mendatangi Gedung DPRD Belitung Timur pada Senin (23/12/2013).

Mereka mengadukan tindakan semena-mena yang dilakukan kedua perusahaan tersebut dengan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak kepada para karyawan.  Selain itu, para karyawan yang mayoritas perempuan ini menuntut pesangon yang layak sesuai dengan Peraturan Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Rombongan karyawan tersebut diterima pihak DPRD Beltim dan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat antara perwakilan karyawan dan pihak manajemen PT PUS dan PT SCHG.

“Kami bersama puluhan karyawan lainnya secara mendadak dan sepihak di PHK dan dirumahkan oleh pihak perusahaan, padahal sesuai isi surat yang diberikan perusahaan, kami baru akan dirumahkan pada 30 Desember mendatang. Tapi herannya mulai terhitung tanggal 20 Desember kami para karyawan telah dirumahkan”, ungkap Guntur Sukamto, perwakilan karyawan dari PT PUS.

Guntur menambahkan, bahwa pemberian uang pesangon yang diberikan perusahaan pada tahap kedua dinilainya tidak layak dan tidak sesuai dengan besaran uang pesangon yang diberikan pada tahap pertama.

Sementara itu, pihak perusahaan yang diwakili Vice General Manager (VGM) PT PUS dan PT SCHG, Suprastyo menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemutusan hubungan kerja karena kedua perusahaan tersebut mengalami kerugian.

“Setelah kami beralih ke manajemen. yang. baru, dinyatakan bahwa. perusahaan mengalami neraca. Keuangan yang merugi ,” jelas Suprastyo .

Dalam paparanya, Suprastyo merincikan kerugian yang diterima oleh PT . SCHG pada per 31 0ktober lalu sebesar. Rp . 33,2 Milyar sedangkan untuk PT . PUS. Per 31. Oktober Rp. 9,6 Milyar Menurut Susprastyo, kerugian tersebut diakibatkan banyaknya permasalahan yang dihadapi kedua perusahaan tersebut. Pihak manajemen perusahaan belum berani melakukan penyelesaian pembayaran tahap kedua karena harus mendapatkan persetujuan dari owner yang baru terlebih dahulu.

Tampak hadir dalam forum dengar pendapat tersebut Ketua DPRD Beltim, Japri, Wakil I DPRD, Tom Haryono, Waki II DPRD,Husaini Rasyid, Anggota DPRD Beltim Davil Kelapa Kampit, dan Perwakilan SPSI, Indra Jaya. Selain itu turut hadir pula Kepala Desa Buding, Mardani, serta para tokoh masyarakat lainnya. (ADM)



Sabtu, 21 Desember 2013
no image

"Serentak" 52 Desa Hari Ini Menggelar Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bogor

Infodesaku | Bogor - Sejak Subuh hingga siang ini hujan tidak hentinya mengguyur Bogor padahal Tepat hari ini Minggu, 22 Desember 2013 sebanyak 52 Desa di Kabupaten Bogor menggelar perhelatan Pemilihan Kepala Desa.


Berikut adalah Daftar Kecamatan dan Desa yang sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Adapun nama-nama kepala desa yang akan mengadakan pilkada sebagai berikut
1.      Kecamatan Citereup: Desa Tajur
2.      Kacamatan Sukaraja:  Ds Cilebut Timur, Ds Cibanon , Ds Nagrak
3.      Kecamatan Babakan Madang: Ds Sentul, Ds Karang Tengah
4.      Kecamatan Cileungsi: Ds Gandoang, Ds Jatisari
5.      Kecamatan Cariu: Ds Karyamekar, Ds Babakan Raden, Ds Cikuiamahi, Ds Kutamekar, Ds Cibatu Tiga
6.      Kecamatan Sukamakmur: Ds Sukaharja
7.      Kecamatan Parung: Ds Jabon Mekar
8.      Kecamatan Bojonggede: Ds Bojong Baru, Ds Kedungwaringin, Ds Bojonggede
9.      Kecamatan Leuwiliang: Ds Pabangbon
10.  Kecamatan Pamijahan: Ds Cibunian
11.  Kecamatan Rumpin: Ds Kampung Sawah, Ds Kertajaya
12.  Kecamatan Jasinga: Ds Pamagersari, Ds Tealwangi, Ds Neglasari, Ds Wirajaya
13.  Kecamatan Parungpanjang: Ds Jagabaya, Ds Dago, Ds Pingku, Ds Kabasiran
14.  Kecamatan Cigudeg: Ds Bunar, Ds Cintamanik, Ds Batujajar, Ds Tegal Lega
15.  Kecamatan Tenjo: Ds Tapos, Ds Singabraja
16.  Kecamatan Megamendung: Ds Sukamaju, Ds Kuta
17.  Kecamatan Caringin: Ds Ciderum
18.  Kecamatan Tamansari: Ds Sukaluyu
19.  Kecamatan Klapanunggal: Ds Nambo, Ds Leuwikaret
20.  Kecamatan Rancabungur: Ds Bantarsari
21.  Kecamatan Sukajaya: Ds Pasirmadang
22.  Kecamatan Tanjungsari: Ds Pasir Tanjung
23.  Kecamatan Tajurhalang: Ds Sasakpanjang, Ds Sukmajaya, Ds Kalisuren
24.  Kecamatan Cigombong: Ds Srogol. Ds Pasirjaya
25.  Kecamatan Leuwisdeng: Ds Leuwisadeng


Pesta demokrasi pemilihan kepala desa kan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 22 Desember 2013. Melibatkan sebanyak 52 desa yang berada di 25 kecamatan.

Ini merupakan wujud nyata dari demokrasi yang ada di negeri ini sebagaimana tertuang dalam pacasila dasar Negara kita pada butir ke 4. Sebagai warga Negara Indonesia sudah sepantasnyalah kita menjunjung tinggi azas demokrasi terutama kita sebagai bagian dari unsur pemerintahan yang harus terlibat dalam  proses demokrasi yang sebentar lagi akan diadakan di 52 desa yang berada di 25 kecamatan.Semoga dengan akan diadakannya pemilihan kepaladesa menjadikan pembelajaran bagi kita untuk lebih dewasa dalam proses demokrasi yang kerap diadakan di Republik ini.(AJH)


DPRD Kota Depok Setujui Delapan Raperda

DPRD Kota Depok Setujui Delapan Raperda

Infodesaku | Depok - DPRD Kota Depok siang tadi, Jum’at (20/12/2013) mengadakan Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan terhadap delapan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) di Kota Depok.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto, serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad, Sekda Kota Depok, juga perwakilan OPD se-Kota Depok dan Anggota Dewan.

Delapan Raperda yang mendapatkan persetujuan yaitu 1) Raperda tentang IMB; 2) Raperda tentang Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU); 3) Raperda tentang Kepariwisataan; 4) Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; 5) Raperda tentang Air Bawah Tanah; 6) Raperda tentang Perubahan keempat atas Perda Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD); 7) Raperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan 8) Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Perikanan, Peternakan dan Rumah Potong Hewan.

Dari delapan Raperda yang baru saja disetujui itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi salah satu Raperda yang menjadi sorotan, karena baru hanya Depok saja yang mempunyai Raperda mengenai anak. Persetujuan Raperda ini dimaksudkan sebagai persiapan anak untuk bersaing dengan anak-anak ASEAN dalam Asean Economic Community (AEC), selain itu dengan adanya Raperda ini juga bertujuan agar Kota Layak Anak dapat terus  berjalan walaupun Walikota sudah berganti.

Idris Abdul Somad selaku Wakil Walikota Depok mengucapkan rasa terima kasih atas persetujuan delapan Raperda ini. Beliau berharap dengan persetujuan ini nantinya bisa menjadi peraturan yang baik bagi perkembangan masyarakat serta mewujudkan cita-cita Depok agar bisa lebih maju dan lebih baik lagi.
“Semoga Raperda ini menjadi hal yang baik bagi masyarakat, saya juga ucapkan terima kasih untuk jasa baik dari DPRD dalam mewujudkan warga yang sejahtera,” ujar Idris. *
Gubernur Babel serahkan bantuan sapi dan bibit Lada serta Karet

Gubernur Babel serahkan bantuan sapi dan bibit Lada serta Karet

Infodesaku I Babel - Bertempat di Dusun Aik Gede Desa Kembiri ,Kecamatan Membalong pada Tanggal 20/12 kemaren Gubernur BaBel ,Rustam Efendi menyerahkan sapi bantuan sebanyak 20 ekor secara simbolis •


Dikesempatan yang sama juga Gubernur menyerahkan bantuan 144 ribu bibit lada dan 50 ribu bibit karet secara simbolis .Dalam penyerahan itu ,Gubernur didampingi Pelaksana tugas (plt) Bupati Belitung ,Sahani Saleh ,Kepala Dinas pertanian.,perkebunan dan peternakan Provinsi Bangka Belitung ,Sunardi ,Kepala Dinas pertanian dan kehutan Kabupaten Belitung,Endang titiek udayati ,Wakil ketua DPRD Kabupaten Belitung junaidi Haminte , Ketua kelompok tani kelubi Makmur Alamsyah dan seluruh masyarakat Desa Kembiri membalong •

 Adapun bantuan Gubernur berupa 144 ribu bibit lada dan bantuan 50 bibit karet nantinya bantuan tersebut diserahkan kepada Desa Simpang rusa , Desa Membalong ,Desa sungai padang ,Desa sijuk ,Desa Selat nasik ,Desa suak gual ,Desa kembiri ,Desa Badau ,Desa kacang butor dan Desa Pelepak puteh •

Dalam sambutanya kepada Dinas pertanian perkebunan dan peternakan Provinsi Bangka Belitung mengatakan bahwa .Selama Tahun 2013 telah mendistribusikan sebanyak 275. Ekor sapi yang terdiri untuk Belitung sebanyak 92 ekor yang masing masing Untuk Desa Perepat mendapat 20 ekor sapi, Desa batu itam 20 ekor sapi dan Trans Bali. 32 ekor sapi,”jelas sunardi Putera Belitung ini •

 Selain itu menurut Sunardi ,ia juga menyerahkan bantuan untuk pengelolahan makanan dan stimulasi kandang sapi dan Sunardi berupaya setiap daerah di Bumi Sebalai serumpun ini mengembangkan peternakan khususnya Sapi .” Untuk bibit hijau pakan ternak nantinya dikelolah. UPTD pembibitan kabupaten Belitung yang nantinya lahanya seluas 4 hektar ,”kilahnya •

 Sapi yang telah diserahkan kepada kelompok masyarakat yang secara berkelompok mengelolahnya. Untuk memberi ransangan semangat kepada masyarakat.Sunardi berjanji akan memberikan intensif bagi sapi kelompok mana saja yang hamil minimal 5 bulan baik secara alami ataupun kawin suntik ,kami akan berikan intensif
Rp 720 ribu per ekor setiap sapi bapak bapak yang hamil mencapai lima bulan ,”tegasnya mantap •

(Plt)bupati Belitung Sahani Saleh yg bakal dilantik pada Tanggal 29 Desember 2013 ini menyatakan menyambut baik bantuan ini .Menurutnya hal ini akan makin menambah kesejahteraan masyarakat•

 Menurut Plt Bupati yang akrab disapah Bung Sanem ini, Pemerintah akan selalu memberikan fasilitas jika hal tersebut memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat•

 Seperti bantuan sapi dan bibit lada dan bibit karet ini kan sudah menjadi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat petani.Muda mudahan kata Sahani Saleh yang pernah menjadi wakil Bupati Belitung ini apa yang nantinya jadi kebutuhan masyarakat akan kita penuhi . Tolong dicatat kalau kita tidak mampu kita akan mintak tolong gubernur dan kalau Gubernur tidak mampu kita mintak Gubernur ke Pusat dan pasti ada jalan ,” ujar Sanem semangat •

 Dalam acara yang sama juga Gubernur Babel mengatakan Tahun 2014 jalan Kecamatan Membalong akan segera diperlebar .Hal tersebut sudah dibahas dan disetujui dari Dinas PU kabupaten ,”Kemaren kita sudah menerimah dari dinas PU kabupaten untuk peningkatan jalan . Dan Pemerintah Propinsi sudah menyetujui,”Tandas Rustam•

 Awal pertama proyek ini pembebasan lahan dan muda mudan jika tidak ada halangan Tahun 2014 ini kita akan mulai. Namun Rustam tidak tahu persis berapa panjang jalan yang akan diperlebar. Kalau jalanya sih kalau tidak salah sekitar 107 kilometeran di Belitung dan di membalong sekitar 80 an lah ,”Tandas Rustam•

 Ruas jalan ke Membalong memang sempit dan sudah waktunya diperlebar apalag kalau mobil saling bertemu arah berlawanan makanya harus di samakan besarnya dengan ruas di Tanjung pandan,”Kilah Taupik pekerja sawit yang hampir tiap hari melewati jalan untuk bekerja di perkebunan sawit.Kadang kala sering tabrakan antar mobil ,”kata Taufik kepada Info Desa Biro Babel •

 Menurut Rustam pelebaran jalan ini bukan hanya di Kabupaten Belitung makanya ia berharap tiap daerah yang ada di Babel ini siap juga dengan proyek pelebaran ini dan tentunya tinggal bagaimana kesiapan pembebasanya •(ADM)
no image

Oknum PNS LANGGAR UU PERS, PEMKAB MATRA JANGAN TUTUP MATA

Infodesaku I Pasangkayu - Wartawan dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan Hukum seperti tertuan dalam pasal 18 UU pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan sangat jelas dikatakan dalam pasal 18 bahwa "barang siapa yang menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugasnya maka ancaman pidana penjara 2 Tahun atau denda 500 juta rupiah.
 
Usai kegiatan Pertemuan Ketua MPR RI di mamuju utara yang digelar di Aula Hotel Blok M Kota Pasangkayu belum lama ini. seorang wanita berseragam kopri (PNS) melontarkan kata kata "jangan Liput, Kurang ajar ini" akibat perkataan oknum PNS tersebut menuai sorotan para wartawan yang ada di kabupaten mamuju utara.

Beberapa Media Mengutuk Sikap PNS (Panitia Kunjungan Ketua MPR-RI) ke matra. Akibat dengan adanya insiden kata kata "kurang ajar" yg dilontarkan oknum PNS kepada wartawan (Kontributor TVRI Mamuju utara) yg saat itu meliput atau mengambil Gambar kericuan saat pembagian amplop. Dan sejumlah media cetak dan elektronik Dalam Forum wartawan Mamuju Utara meminta Sekkab matra memberikan sanksi tegas  kepada oknum PNS tersebut dan meminta Maaf kepada Wartawan di media cetak dan
Elektronik.

kalau hal ini tidak disikapi maka tidak menutup kemungkinan hal serupa akan kembali terjadi dan Wartawan yang selama ini menjalin kemitraan dengan humas atau pemerintah daerah meminta dengan sangat hal ini
ditanggapi demi mencegah persoalan ini terulang kembali. Dan ini bisa menjadi pembelajaran kepada PNS agar lebih sopan santun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Andi Y)
Adapun wartawan Media yg menyatakan sikap :
1. Koran indonesia pos (Media nasional).............Andi Latando
2. Majalah corong rakyat...................................Anas makkarumpa
3. Majalah info indonesia...................................M.Said
4. Majalah Utusan.............................................Anggreni
5. Majalah Infodesaku (Media nasional)...............Andi Akhmad yusuf
6. Tabloid Pemburu kasus..................................Amran arfandi
7. Koran Suara Buruh Nasional (Media nasional)..Vernando
8. Warta Nusantara...........................................H.Alwi M Hasan
9. Pasangkyu pos.............................................Taufik
Aas (Ketua format)
10. Majalah korupsi news...................................M. Taufik
11. Semangat pagi.............................................Djamaluddin
12. Pasangkayu,news online..............................Nurnas
13. Infodesaku online.........................................Andi yusuf
14. Majalah Kontrol........................................... Abidin
15. lintas terkini.com......................................... M.Sukri
16. kontributor TVRI pasangkayu (Mamuju Utara)  Joni
17. Radio Sfarta FM..........................................Adam K
Ketua Pembina format
10 pemuda Tani Beltim ke Parung Panjang Bogor

10 pemuda Tani Beltim ke Parung Panjang Bogor

Infodesaku I Belitung Timur - Sebanyak 10 pemuda Tani Beltim telah selesai mengikuti Program pelatihan magang selama tiga Bulan .Yang di selenggarakan Dinas pertanian dan Kehutanan (DISTANHUT) Kabupaten Belitung Timur (Beltim ) •

Pemuda yang dikirim Pelatihan dan magang ini merupakan perwakilan pemuda yang berasal dari keluarga petani yang dipilih dari seluruh Kecamatan yang ada di Beltim•

10 pemuda dari perwakilan keluarga Petani ini merupakan lulusan SMA dan SMK sebeltim .Mereka di kirim selama 3 Bulan dari mulai Tanggal 20 September sampai 20 Desember 2013•

Adapun tempat pelatihan / magang di Villa Hutan jati Parung Panjang Bogor yang dilatih dalam bidang pertanian .Dalam pelatihan/magang ini ke 10 orang Perwakilan Kecamatan Pemda Beltim itu di dampingi dua orang pendamping dari Distanhut •

Dalam pelatihan 10 Perwakilan Pemuda itu dilatih dan diajarkan oleh Boudi Krisnawan dan kawan kawan yg juga pemilik dan pengajar di villa hutan jati bogor ini •

10 Pemuda yang ditempat asalnya ini yang telah memiliki kebun ini diberikan pengetahuan mengenai pembuatan kompos , konservasi air ,tanah dan pohon ,penanggulangan penyakit dan hama ,bertama padi ,jagung ,tumpang sari dan lain sebagainya •

Selain itu oleh pihak Pemimbing pelatih / para pelatihan ,merekapun dijarkan cara mendirikan koperasi petani dan kepemimpinan serta dasar. Baris berbaris (PBB) •

Kepada Info Desaku ,dalam paparnya.,Marlina sebagai Kepala bidang perkebunan Distanhut yang didampingi Kepala Distanhut Pemda Belitung mengatakan , ” kita ingin memberi pelatihan tetang pengelolah konservasi lahan kritis .Selain itu yang utama kita ingin memeri motivasi serta merubah minsed kepada Pemuda tani yang diharapkan akan menjadi virus bagi lingkunganya ,"tuturnya •

Kepada Info Desaku ,Para peserta mereka merasa kurang puas hanya selama 3 bulan mendapat pelatihan namun alhamdulilah sudah dapat menyerap dan ditularkan pada petani lainya. (ADM) 
Jumat, 20 Desember 2013
BANYAK KASUS DUGAAN KORUPSI MELANDA KABUPATEN MAMUJU UTARA

BANYAK KASUS DUGAAN KORUPSI MELANDA KABUPATEN MAMUJU UTARA

Oleh : Andi Yusuf
Infodesaku I Pasangkayu - Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

Perkembangan korupsi di Indonesia Kini menarik jadi tontonan Publik, Pencitraan KPK dalam Menangani kasus Korupsi  di indonesia dinilai positif karena telah banyak kasus korupsi yang telah ditangani dan
berhasil dibongkar dan para pelaku korupsi Lingkup pejabat tinggi Pemerintah daerah dan Oknum Menteri kabinet sudah banyak terjerak dan divonis Hukum. KPK dan Pihak Kejaksaan serta Kepolisian juga didorong pemberantasan korupsi di setiap wilayah Indonesia.

Namun hingga kini Dugaan pemberantasan korupsi di Kabupaten Mamuju utara belum menunjukkan titik terang dan Banyak Kasus Dugaan Korupsi yang melibatkan Oknum Pejabat Didaerah Kabupaten mamuju utara terkesan Pembiaran dan kasus terhenti dikarenakan setiap Kasus dikatakan Bukti dan saksi dinilai kurang akhirnya banyak kasus dugaan korupsi hanya sebatas bibir saja. kalau melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Beberapa Kasus Dugaan Korupsi tersendak di kabupaten mamuju utara, diantaranya Kasus 41 Miliyar Pembobolan Bank BPD cabang sulselbar, dimana baru satu Terpidana yang berhasil di tangkap dan 10 Terpidana lainnya belum tertangkap dan masih berkeliaran di Kota pasangkayu. Sedangkan janji Kejaksaan Negeri Mamuju di pemberitaan media akan menangkap terpidana hanya sebatas wacana dan tidak dinilai serius menjalankan keputusan mahkamah agung dalam menetapkan ke sebelas tersangka yang seharusnya sudah ditahan. Belum lagi, kasus Hilangnya Alat Alkes di RSUD Mamuju Utara masih menuai Misteri, begitu juga Kasus Dugaan Korupsi/penyalagunaan anggaran Pasca bencana, Kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion pasangkayu tahun 2007 lalu, pembangunan Pembangkit Listrik tenaga air di kecamatan Dapuran, Belum lagi Dugaan kasus Korupsi Anggaran Kehumasan di DPRD mamuju Utara tahun 2013 dinilai Fiktif serta adanya tanda tangan palsu dan pembengkakan anggaran media yang menuai sorotan publik.serta dugaan kasus korupsi percetakan sawah yang masih terkatung katung belum dapat diproses hukum.

Dan baru Polres mamuju utara  yang berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi dana bansos di dinas sosial yang saat ini telah menahan 3 Tersangka dan 1 tersangka melarikan diri. Apabila kasus dugaan korupsi
senilai 40% dari Nilai Pagu Anggaran 1 Miliyar sebab dikatakan baru 60% sembako masyarakat miskin yang tersalurkan. Apabila kasus dugaan korupsi ini juga macet dikarenakan negosiasi melalui forum musawarah pimpinan daerah agar tersangka di berikan keistimewaan sebagai tahanan kota atau bebas dari jeratan hukum maka citra penegakan hukum di kabupaten mamuju utara akan menuai sorotan publik. sebab dugaan korupsi dana bansos didinas sosial harus di usut tuntas karena tidak menutup kemungkinan pelakunya akan bertambah, karena mungkin saja yang ditangkap tersebut hanyalah korban (dikambing hitamkan) dan pelaku utamanya belum ditemukan sebab tidak mungkin barang tersebut dilaporkan terealisasi 100%. Semoga kepolisian resort mamuju utara berhasil mengungkap kasus ini. Karena masyarakat kini hanya percaya pada pihak kepolisian (Tim Tipikor) Polres Mamuju Utara yang dinilai serius mengungkap kasus korupsi di Kabupaten mamuju utara.

Dan Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi setiap SKPD Lingkup Pemkab mamuju utara agar berhati hati Menjalankan Tugasnya tidak terpengaruh untuk berbuat Pelanggaran Kasus Korupsi yang akhirnya merugikan diri sendiri dan keluarganya. Dan masyarakat kabupaten mamuju utara Tetap berharap agar supermasi hukum tetap tegakkan oleh para penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan serta hakim di pengadilan dapat memutuskan perkara dengan berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sebab kami Wartawan Indonesia akan senantiasa menulis secara Tajam kasus pelanggaran korupsi berdasarkan fakta, Aktual sehingga karya jurnalistik yang kami hasilkan dapat diterima dihati para pembaca yang budiman. *
SBY: IPB Mengemban Tugas Sejarah untuk Mewujudkan Cita-Cita Kemerdekaan Bangsa Indonesia

SBY: IPB Mengemban Tugas Sejarah untuk Mewujudkan Cita-Cita Kemerdekaan Bangsa Indonesia

 Infodesaku I Bogor - Dalam rangka memperingati Dies Natalis Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ke-50, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan orasi ilmiah dengan tema “Arah Pengembangan IPB untuk Mendukung Peran Indonesia dalam Agenda Pembangunan Global Pasca MDG’s”. Orasi ilmiah ini dilaksanakan di Gedung Grha Widya Wisuda (GWW) IPB, Dramaga pada hari Jum’at (20/12/2013).

“IPB sebagai sebagai salah satu universitas terbaik juga memiliki tugas sejarah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita, yakni Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera serta yang ekonominya makin kuat dan berkelanjutan”, kata SBY dalam orasi ilmiahnya.

SBY menambahkan, bahwa IPB didirikan lima puluh tahun yang lalu dengan tujuan utama untuk menghadapi kelangkaan pangan. Ketika itu, pemerintah berinisiatif membangun pendidikan tinggi pertanian untuk mendidik generasi muda Indonesia agar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.  “Cita-cita ini harus menjadi penyemangat dan sumber inspirasi bagi segenap civitas akademika IPB untuk terus melakukan pengabdian terbaiknya dalam mengemban amanah Tridharma Perguruan Tinggi”, tambahnya.

Berdasarkan data-data ilmiah yang disampaikan SBY dalam orasinya, sebanyak 75 persen masyarakat miskin dunia tinggal di pedesaan. Sensitivitas sektor pertanian terhadap program pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kelaparan sangatlah besar. Laporan Bank Dunia pada tahun 2008 menunjukkan efektifitas pertumbuhan sektor pertanian untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dua kali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor non-pertanian terhadap penurunan kemiskinan di banyak negara. Menurut SBY, sektor pertanian merupakan sektor yang memegang peranan kunci pada upaya pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kelaparan ini.

Pada kesempatan ini SBY menitipkan 3 pesan kepada IPB dan keluarga besarnya. Pertama, IPB (beserta segenap civitasnya) harus menjadi pemimpin, pelopor, dan penggerak bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang berkeadilan-berkelanjutan. Kedua,  agar IPB terus berkontribusi secara aktif bagi pencapaian ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia.

“Ketiga, lakukanlah sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, agar segala hasil penelitian, pengembangan dan inovasi putra-putri terbaik IPB masuk ke dalam arus utama perekonomian dan sektor riil kita”, pesan SBY.


Rangkaian pelaksanaan orasi ilmiah di kampus IPB ini diakhiri dengan penanaman secara simbolik 2 bibit pohon Manglid (Manglietea glauca) masing-masing oleh Presiden SBY dan Ibu Negara, Ani Yudhoyono. Sejumlah Menteri tampak hadir dalam kegiatan ini, antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, Menteri Pertanian, Suswono, Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta, Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya, serta Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamukti. (bcb)


Nurodin Kades Kiara Sari Kecamatan Sukajaya Bogor, Jiwa dan Nuraninya Tetap PSM

Nurodin Kades Kiara Sari Kecamatan Sukajaya Bogor, Jiwa dan Nuraninya Tetap PSM

Infodesaku ǀ Bogor – Pekerja Sosial Masyarakat yang tertanam pada jiwa Kepala Desa Kiara Sari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor tampaknya masih tertanam pada dirinya.
Setelah terpilih menjadi Kepala Desa pada Maret 2013 lalu dirinya terus berupaya memberikan pengabdian kepada masyarakatnya, berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Desanya seperti membangun infrastruktur, pertanian dan lain sebagainya seolah tidak menghiraukan waktu yang kini banyak menyitanya.

Nurodin kembali harus memberikan pelayanan itu kepada warganya setelah Pak Aja (70th) yang tinggal sebatang kara hidupnya  yang terletak di gunung halimun, tadi siang mengalami musibah kecelakaan terbakar Kakinya di sebelah kiri, gara" disaranin orang bhwa pnyakit rematik bisa disembuhkan dengan diolesin bensin.. Wal hasil terbakarlah kaki pak aja..
Menurut Nurodin Saat ini pak ajasedang terbaring di RSUD Lewiliang, dirinya berharap agar penyakit yang dideritanya lekas sembuh. Ucapnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa tugas sebagai kepala Desa memang bukan hanya melulu ada di Kantor Desa, awalnya saya adalah Pekerja Sosial, jadi jiwa saya terpanggil jika ada warga yang perlu bantuan medis. Kan itu kerjaan dulu saya. Ucap nurodin

Semoga saja kegiatan yang dilakukan oleh Nurodin sebagai Kepala Desa bias memberikan Aspirasi bagi kepala Desa yang lainnya. Lanjutkan …  dan pasti Ada Do’a setelah ini, dan ada keberkahan setelah semua yang anda lakukan. (YAS)
Walikota Depok: Say Yes to Good and Clean Governance

Walikota Depok: Say Yes to Good and Clean Governance

Infodesaku ǀ Yogyakarta- Hari ini Jum’at (20/12) Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il menjadi narasumber Rakor Pengembangan Sistem Pengadaan SDM Aparatur yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Rakor ini merupakan salah satu upaya dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang pengembangan sistem pengadaan SDM aparatur yang obyektif, transparan, akuntabel, bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berbasis kompetensi.

Walikota Depok bersama narasumber yang lainnya, seperti dari PT. BRI (persero), PT. Chevron, Bupati Musi Rawas, dan unsur kepegawaian dari Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kehutanan, membahas terkait sistem pengadaan/rekrutmen pegawai di lingkungan masing-masing.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia di Kota Depok yang handal, Walikota Depok mengingatkan bahwa setiap CPNS wajib memiliki kompetensi dasar (soft competency) dan memiliki kompetensi bidang (hard competency) sesuai dengan jabatan. Adapun komptensi dasar CPNS yang wajib dimiliki ada tiga (3):

a. Karakteristik Pribadi, untuk menjalankan peran PNS sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat yang memiliki jiwa melayani, integritas, mampu bekerjasama, mampu bekerja secara mandiri dan tuntas, serta dapat bekerjasama dalam tim;
b. Intelegensia umum, untuk dapat dikembangkan kemampuan dan kinerjanya, PNS harus memiliki kemampuan verbal berupa kemampuan menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulis, memiliki kemampuan menghitung, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis;

c. Wawasan kebangsaan, untuk menjalankan peran sebagai perekat NKRI, PNS harus memiliki pengetahuan dan kemampuan menerapkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang meliputi sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sistem tata negara, peran bangsa Indonesia di kancah dunia, serta bahasa Indonesia yang baik dan benar.


Pada akhirnya, Walikota Depok berharap semoga ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan aparatur yang mampu berlaku obyektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN serta berbasis komptensi dapat menjadi sebuah kenyataan, tentunya untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang lebih baik. (*)
Copyright © 2014 Desa Krocok All Right Reserved