Breaking News
Loading...
Jumat, 20 Desember 2013

Walikota Depok: Say Yes to Good and Clean Governance

Infodesaku ǀ Yogyakarta- Hari ini Jum’at (20/12) Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il menjadi narasumber Rakor Pengembangan Sistem Pengadaan SDM Aparatur yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Rakor ini merupakan salah satu upaya dalam rangka penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang pengembangan sistem pengadaan SDM aparatur yang obyektif, transparan, akuntabel, bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berbasis kompetensi.

Walikota Depok bersama narasumber yang lainnya, seperti dari PT. BRI (persero), PT. Chevron, Bupati Musi Rawas, dan unsur kepegawaian dari Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kehutanan, membahas terkait sistem pengadaan/rekrutmen pegawai di lingkungan masing-masing.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia di Kota Depok yang handal, Walikota Depok mengingatkan bahwa setiap CPNS wajib memiliki kompetensi dasar (soft competency) dan memiliki kompetensi bidang (hard competency) sesuai dengan jabatan. Adapun komptensi dasar CPNS yang wajib dimiliki ada tiga (3):

a. Karakteristik Pribadi, untuk menjalankan peran PNS sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat yang memiliki jiwa melayani, integritas, mampu bekerjasama, mampu bekerja secara mandiri dan tuntas, serta dapat bekerjasama dalam tim;
b. Intelegensia umum, untuk dapat dikembangkan kemampuan dan kinerjanya, PNS harus memiliki kemampuan verbal berupa kemampuan menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulis, memiliki kemampuan menghitung, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis;

c. Wawasan kebangsaan, untuk menjalankan peran sebagai perekat NKRI, PNS harus memiliki pengetahuan dan kemampuan menerapkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang meliputi sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sistem tata negara, peran bangsa Indonesia di kancah dunia, serta bahasa Indonesia yang baik dan benar.


Pada akhirnya, Walikota Depok berharap semoga ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan aparatur yang mampu berlaku obyektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN serta berbasis komptensi dapat menjadi sebuah kenyataan, tentunya untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang lebih baik. (*)

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © 2014 Desa Krocok All Right Reserved