Dengan semakin tingginya intensitas pemberitaan terkait berbagai isu yang terjadi di Indonesia, saat ini masyarakat jadi semakin kritis dan peka dalam menilai masalah-masalah hukum. Namun, tidak bisa dipungkiri, kepekaan dan daya kritis yang tinggi terhadap permasalahan hukum ini juga terkadang tidak didukung dengan pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang teori serta aplikasi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya hukum) melalui berbagai upaya. Beberapa upaya hukum yang dilakukan antara lain dengan cara meningkatkan budaya hukum melalui pendidikan, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, serta keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Dengan begitu, diharapkan hukum bisa berfungsi dalam penyelesaian masalah secara adil.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) mengeluarkan peraturan bernomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Kelurahan/Desa Sadar Hukum. Desa sadar hukum ini merupakan desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya,  memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum. Desa Binaan atau Kelurahan Binaan dapat ditetapkan menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum jika diusulkan oleh bupati/walikota yang membawahi wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan setelah desa atau kelurahan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dalam lampiran II peraturan tersebut, dijelaskan beberapa mekanisme untuk melakukan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan binaan sampai menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Adapun beberapa mekanismenya adalah sebagai berikut:

Hingga 2013, Desa Sadar Hukum di Indonesia sudah mencapai 1.470 yang tersebar di 31 provinsi. Di Jawa Barat sendiri, Menteri Hukum dan HAM Amir Syarifudin, telah meresmikan 32 desa dan kelurahan sadar hukum se-Jawa Barat. Peresmian ini dilakukan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (24/9/2013). Dengan ditetapkannya 32 desa tersebut, saat ini di Jabar sudah ada 168 desa dan kelurahan sadar hukum dari total 5.321 desa atau 3,06 persen.

Dalam acara pemberian penghargaan yang berlangsung pada 24 September 2013 di Gedung Sate, Bandung, Kota Depok meraih penghargaan Anubhawa Sasana Desa dari Kementrian Hukum dan HAM. Penghargaan ini diberikan kepada Wali Kota Depok karena dinilai berhasil membina dan mengembangkan daerahnya menjadi kelurahan sadar hukum.

Amir  Syamsuddin menetapkan 32 kelurahan/desa sebagai kelurahan/desa sadar hukum dari 18 kabupaten/kota se-Jawa Barat yang mengusulkan. Kelurahan Sukamaju Baru dari Kecamatan Tapos ditetapkan sebagai kelurahan sadar hukum dalam wilayah Kota Depok dan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menkumham.

Untuk meraih anugerah Anubhawa Sasana Desa ini, pemerintah telah menentukan beberapa kriteria, yaitu Pelunasan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan, tidak terdapat perkawinan dibawah usia, angka kriminalitas rendah, rendahnya kasus narkotika, kepedulian terhadap lingkungan, serta beberapa kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Penetapan Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos sebagai kelurahan sadar hukum dengan dasar kualifikasi karena kelurahan tersebut telah memenuhi ketentuan diantaranya relatif tidak ada tindak kriminal, tidak ada perkawinan di bawah umur dan diluar ketentuan yang berlaku, tidak ada beredar narkotik serta kesadaran warga membayar pajak di atas 90 %.

Lurah Sukamaju Baru, Ahmad Drajat, mengatakan bahwa pihaknya selalu memotivasi warga untuk melunasi PBB. Saat melakukan pelayanan, warga juga diwajibkan untuk menyertakan fotokopi bukti pelunasan PBB. Menurut Drajat strategi itu sudah diterapkan hampir setahun belakangan. Dirinya berharap untuk ke depan hal ini terus ditingkatkan agar prestasi yang telah dicapai tidak menurun. Demi menjaga prestasi yang telah diraih, dia juga mengimbau kepada warga untuk terus menjaga Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban (K3) di lingkungan masing-masing. Tujuannya, tak lain supaya wilayah yang dipimpinnya ini semakin kondusif.

Senada dengan Drajat, Camat Tapos Muchsin Mawardi, juga berharap penghargaan ini dapat melecut kesadaran warga untuk lebih mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang ada. Sehingga wilayah Sukamaju Baru dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib dan kondusif dalam koridor hukum yang berkeadilan. Mawardi berharap prestasi ini dapat ditiru oleh Kelurahan lainnya. Sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan kondusif.

Berikut daftar 32 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Jawa Barat diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 24 September 2013