Infodesaku I Bogor - Sebanyak 1.550 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di 22 desa yang ada pada 12 kecamatan di Kabupaten Bogor mendapatBantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Republik Indonesia.

 

Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di gedung Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (26/11). Secara simbolis, Asisten Deputi pada Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera PoltakSibuea, Bupati Bogor Rachmat Yasin, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Mohamad Hanafi, dan Dandim0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf Anwar menyerahkan bantuan sebesar Rp. 7,5 juta berupa simpanan dalam bentuk tabungan di Bank BRI kepada 12 orang perwakilan penerima bantuan.

 

Ke – 12 orang penerima bantuan yakni, Nani dari Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang, Ujang Al Mustopa dari Desa Jagabaya Kecamatan Parungpanjang, Agus dari Desa Bagoang Kecamatan Jasinga, Santa dari Desa Babakan Kecamatan Ciseeng, Endang Efendi dari Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Bahri dari Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas, Agus Lesmana Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong, Suharja dari Desa sukaresmi Kecamatan Tamansari, Miat dari Desa Kopo Kecamatan Cisarua, Atang Senjaya dari Desa Cinagara Kecamatan Caringin, Endih dari Desa Hambalang Kecamatan Citeureup, dan Elis dari Desa Tanjungsari Kecamatan Cijeruk.

 

Dalam sambutannya, Bupati Bogor menyatakan keseriusan pemerintah daerah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk menuntaskan rehabilitasi RTLH. “Awalnya, kita punya data 49.093 rumah tidak layak yang ada di Kabupaten Bogor dan hingga kini sudah diperbaiki dan dibangun sebanyak 26 ribu lebih. Kita akan teruskan sampai tuntas,” katanya.

 

Bupati juga meminta agar kecamatan melakukan verifikasi kembali mendata rumah tidak layak di wilayahnya. Sebab, kata dia, ternyata jumlah RTLH terakhir menjadi 72 ribu. “Ya kemungkinan dulu ketika pendataan, ada yang diburu-buru, ada juga kepala desa yang kemungkinan malu kalau warganya kebanyakan rumah tidak layak huni. Karenanya perlu dilakukan pendataan ulang. Camat segera perbaiki data,” pintanya.

 

Tak lupa, Bupati menegaskan agar jangan sampai ada potongan pada bantuan yang diterima warga.“Saya menerima laporan ada warga yang tidak menerima bantuan secara penuh, bahkan ada warga yang menerima bantuan hanya dalam bentuk bahan – bahan bangunan, saya tegaskan jangan ada pemotongan apapun, malah seharusnya Kades atau aparat membantu warganya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor Yani Hasan menjelaskan, Pemkab Bogor senantiasa terus melaksanakan rehabiltasi RTLH demi kemajuan Kabupaten Bogor. “Periode 2008 sampai dengan 2013 adalah pengurangan jumlah RTLH, dan periode 2013 samapi 2018 adalah penuntasan rehabilitasi RTLH,” jelasnya.