Kepala Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu Ikuti Diklat Pemetaan Konflik WG-Tenure
Infodesaku | Kapuas Hulu - Lima kepala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat mengikuti pelatihan perangkat analisis land tenure dan pemetaan konflik di Hotel Sanjaya, Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pelatihan ini digelar oleh WG-Tenure bekerjasama dengan GIZ dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu, serta KPH Kapuas Hulu dan berlangsung sejakSenin (05/5/2014) hingga Jum'at (09/5/2014). Desa tersebut antara lain, Desa Manua Sadap, Desa Setulang, Desa Padua Mendalam, Desa Pulau Mana, dan Desa Tanjung Lasa.
"Pelatihan di Putussibau kali ini adalah pelatihan angkatan IX dan dalam pelatihan kali ini WGT (WG-Tenure) mencoba mengenalkan perangkat-perangkat analisis yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah land tenure di Indonesia", kata Muayat Ali Muhshi, badan pengurus WG-Tenure.
Muayat menambahkan, bahwa kurikulum dan silabus (kursil) yang digunakan dalam pelatihan ini menyesuaikan kursil dari Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kementerian Kehutanan yang ditetapkan melalui SK. 35/ Dik-2/2014 Tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Pemetaan Konflik.
Beberapa materi yang diberikan, yaitu tentang penggalian informasi tentang land tenure secara cepat atau Rapid Land Tenure Assesment (RaTA), Analisis Gaya Bersengketa (AGaTa), Analisis Gender, dan Pendokumentasian Data dengan aplikasi HuMa-Win. Materi ini terbagi menjadi materi kelas dan praktek di lapangan.
WG- Tenure atau kepanjangan dari Working Group on Forest Land Tenure merupakan suatu organisasi kerja dari beberapa pihak, antara lain dari Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Organisasi Non Pemerintah (HuMa, FKKM, KPA, WATALA), Organisasi Rakyat/ Kemasyarakatan (AMAN, SPP Garut, Waremtahu), Perguruan Tinggi (IPB, Unibraw), Lembaga Penelitian (ICRAF), dan para pelaku usaha (APHI, Perhutani, Inhutani I dan II).
"Semoga pelatihan ini berguna dan bermanfaat sehingga membantu proses menggali informasi terkait land tenure", kata Muayat. (bcb)
"Pelatihan di Putussibau kali ini adalah pelatihan angkatan IX dan dalam pelatihan kali ini WGT (WG-Tenure) mencoba mengenalkan perangkat-perangkat analisis yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah land tenure di Indonesia", kata Muayat Ali Muhshi, badan pengurus WG-Tenure.
Muayat menambahkan, bahwa kurikulum dan silabus (kursil) yang digunakan dalam pelatihan ini menyesuaikan kursil dari Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kementerian Kehutanan yang ditetapkan melalui SK. 35/ Dik-2/2014 Tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Pemetaan Konflik.
Beberapa materi yang diberikan, yaitu tentang penggalian informasi tentang land tenure secara cepat atau Rapid Land Tenure Assesment (RaTA), Analisis Gaya Bersengketa (AGaTa), Analisis Gender, dan Pendokumentasian Data dengan aplikasi HuMa-Win. Materi ini terbagi menjadi materi kelas dan praktek di lapangan.
WG- Tenure atau kepanjangan dari Working Group on Forest Land Tenure merupakan suatu organisasi kerja dari beberapa pihak, antara lain dari Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Organisasi Non Pemerintah (HuMa, FKKM, KPA, WATALA), Organisasi Rakyat/ Kemasyarakatan (AMAN, SPP Garut, Waremtahu), Perguruan Tinggi (IPB, Unibraw), Lembaga Penelitian (ICRAF), dan para pelaku usaha (APHI, Perhutani, Inhutani I dan II).
"Semoga pelatihan ini berguna dan bermanfaat sehingga membantu proses menggali informasi terkait land tenure", kata Muayat. (bcb)
0 komentar:
Posting Komentar