Infodesaku | Bogor - Legislatif dan eksekutif sepakat bersinergi damal mengelola keuangan daerah Kabupaten Bogor. Terutama dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang sehat dan tertib undang-undang.
Hari ini, kedua lembaga tersebut berkumpul di Hotel Novotel, Bogor, dalam rangka sosialisasi undang-undang pengelolaan keuangan daerah.

Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti, menjelaskan, eksekutif dan legislatif sangat terlibat didalam pengelolaan keuangan daerah maka kita perlu menyamakan visi dan persepsi yang selaras. Tentunya kita juga harus menciptakan sistem keuangan yang tertib undang-undang, sehingga program APBD yang kita bahasa bersama dapat memiliki keberpihakan kepada masyarakat Kabupaten Bogot.
"Kita sama-sama ingin mewujudkan visi dan misi, salah satunya adalah meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Permasalahan pokok saat ini adalah masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercemin dari tingkat pendidikan dan aspek lainnya. Olehkarenanya konsentrasi kita di bidang pendidikan menjadi prioritas", papar Wabup.
Setiap SKPD, lanjut Wabup, dalam menggunakan alokasi dana yang disediakan harus menggambarkan progres capaian 25 penciri yang kita miliki. Kemudian, kita juga ingin PAD kita tertinggi di Indonesia, saat ini kontribusi PAD kita kepada APBN di atas 27 persen, artinya sudah berada di atas rata-rata. Dan keberhasilan pembangunan takan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama legislatif dan eksekutif serta masyarakat Kabupaten Bogor. Apa yang dilakukan DPRD dan SKPD memiliki kapasitas yang sama yakni didalam rangka membangun Kabupaten Bogor", tambahnya.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, tambahnya, sudah ada peraturan perundang-undangan yang baru, hal ini akan terus mengasah kemampuan kita dalam mewujudkan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan aspiratif.
Kemudian, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, mengatakan, perlu ada singkronisasi antara Anggota DPRD dengan seluruh SKPD. Pengelolaan keuangan daerah berbasis kenerja bukanlah hal baru. Yang harus diperhatikan adalah siklus pengelolaan keuangan yang baik bisa terwujud melalui kerjasama antara DPRD dengan SKPD.
"Kegiatan hari ini sangat tepat karena selain untuk bersilaturahmi antara anggota DPRD yang belum lama ini dilantik dengan SKPD se-Kabupaten Bogor. Silaturahmi ini dapat meningkatkan kinerja yang saling mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat", terangnya.
Hemat saya, lanjut Ade, yang mengetahui persoalan dan potensi di wilayah adalah Camat. Camat dibawah komando Wakil Bupati, tidak boleh tersandra oleh kebikajan-kebijakan lain. Di dewan apapun warna partainya kami sudah berkomitmen untuk mendukung visi misi Kabupaten Bogor. Kekompakan tersebut juga ingin saya lihat di ranah eksekutif.
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah menghadirkan pimpinan dan anggota DPRD se-Kabupaten Bogor serta Kepala SKPD se-Kabupaten Bogor. Sosialisasi dan silaturahmi bertujuan membangun komitmen dan pemahaman dalam pengelolaan keuangan daerah terutama dalam mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia.
Materi pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja ini diantaranya mengenai siklus keuangan daerah, pengelolaan belanja daerah, bantuan sosial, alokasi dana desa, JKN, dana hibah serta tantangan dan prospek keuangan daerah. Materi diisi oleh Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Mochamad Ardian dari Direktorat Jenderal Keuangan Kementrian Dalam Negeri. | YAS