Marwan Jafar : Desa Harus Lebih Bermartabat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah menyusun data kebutuhan tiap desa yang meliputi seluruh aspek yang menjadi penompang berlangsungnya perdesaan membangun dan mandiri. Seperti kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan penunjang ekonomi.
“Data yang tercatat sekarang misalnya, sebanyak 3.396 desa tertinggal masih sangat membutuhkan pondok bersalin. Tidak hanya itu saja, sebanyak 10.080 desa membutuhkan gedung Sekolah Dasar (SD). Banyak hal yang memang harus kita seriusi agar desa lebih bermartabat tingkat kehidupannya,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar.Hal itu dikemukakan saat berlangsungnya Rapat Kerja Nasional (Rakornas) yang dihadiri seluruh Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Juga dihadiri lembaga-lembaga pemerhati perdesaan di Jakarta, Selasa (23/12). Turut hadir, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan.
Menyangkut anggaran desa, Menteri Marwan menegaskan, akan memperjuangkan kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp9,1 triliun menjadi Rp47 triliun. Katanya lagi, akan menuntaskannya pada tahun kedua masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Saya akan perjuangkan kenaikan anggaran. Karena menyangkut rakyat desa,” ujarnya.
Percepatan pembangunan perdesaan, memang bukan perkara mudah. Menurut Marwan, fakta mengenai kemiskinan di Indonesia masih merupakan fenomena pedesaan. Artinya, sebagian besar penduduk miskin masih di pedesaan di sektor pertanian dan perikanan.
Meskipun dari tahun ke tahun kemiskinan di Desa mengalami penurunan, kata Marwan lagi, namun jumlah penduduk miskin di desa secara absolut masih lebih banyak dibanding di kota. Jumlah penduduk miskin di Desa masih berkisar 19 juta penduduk, sedang di kota 11,1 juta penduduk.
“Kemiskinan penduduk di kota-pun merupakan angka absurd karena sebagian besar penduduk miskin di kota adalah orang desa yang miskin dan melakukan urbanisasi sirkuler untuk bekerja di sektor-sektor informal di kota. Secara relatif pula prosentasi jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dari pada di kota, yakni 14,4 % berbanding 8,5 %,” ujar Menteri Marwan.
Fakta berikut, papar Menteri Desa, mengenai ketimpangan antar daerah yang ditunjukkan dengan dominasi beberapa propinsi di Indonesia Bagian Timur dalam hal tingkat kemiskinan yang jauh di atas rata-rata nasional (13,3%). Tertinggi di Papua dengan tingkat kemiskinan 31,5% diikuti dengan Papua Barat 27,1 %, Nusa Tenggara Timur 20,2%, Maluku 19,3%, dan Gorontalo 18,3 %.
“Perlu saya sampaikan bahwa jumlah desa tertinggal saat ini yang mencapai 24,48 % atau 18.126 desa. Sebagian besar desa tertinggal di Indonesia bagian timur dan di perbatasan, pulau terdepan, terluar dan terpencil. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa prosentasi kemiskinan di Indonesia terbesar disumbang oleh kemiskinan masyarakat di desa di Indonesia Bagian Timur dan kawasan perbatasan,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Menteri Marwan mengatakan, harus diwujudkan desa yang mampu dan berdikari. “Untuk menuju perbaikan desa, saya mengharapkan peran Pemerintah Daerah terhadap hal-hal pokok yakni ; penyiapan regulasi, pengawalan dana desa, pendampingan, dan upaya keberlanjutan kelembagaan dan aset-aset produktif pasca program pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya. | INDES
*http://www.kpdt.go.id/
0 komentar:
Posting Komentar