Gedung Damkar terbakar
Gedung yang menggunakan APBN miliaran rupiah ini, kini terlihat sudah dipenuhi dengan semak belukar. Bahkan sebagian aset negara ini terbilang sudah rusak akibat ulah tangan tak bertanggung jawab. Padahal sebelumnya, gedung ini belum pernah dipergunakan sejak selesainya pembangunan tahun 2011 lalu.
Kerusakan gedung Damkar ini terlihat sudah mengalami perpecahan di sebagian kaca di beberapa sisi gedung. Parahnya jika di malam hari gedung Damkar ini disinyalir untuk para remaja mabuk-mabukan. Bupati Belitung, H.Sahani Saleh.,S.Sos mengakui bahwa gedung tersebut kini sudah terbengkalai. Meski berada di lingkungan wilayah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belitung, untuk pengelolaan dan perawatannya bukanlah tanggung jawab Pemda Belitung.
Sebab, hingga kini belum adanya pelepasan aset negara dari negara ke daerah. "Iya kita akui itu memang terbengkalai, tapi mau gimana lagi, kita kan ada prosedural dalam hal untuk pelepasan aset, penghapusan dan segala macam, sampai saat ini belum diserahkan ke kita," ungkapnya kepada Media, Minggu (12/10).
Bupati mengatakan, gedung Damkar tersebut memang sejauh ini masih dalam proses pengalihan.
Namun sayangnya pengalihan penggunaan gedung ini kini belum diketahui oleh bupati akan diserahkan kemana. "Belum tau nanti akan dikemanakan atau pengelolaan yang lain sejauh ini belum tau. Awalnya memang gedung itu diperuntukkan untuk damkar," kata Bupati. Meski diputar alihkan fungsi gedung ini selain penggunaan untuk Damkar, bupati menjelaskan, itu bukanlah sebuah persoalan jika dilalui dengan prosedur. Hal itu biasa dilakukan lantaran memungkinkan diperuntukkan dengan melihat manfaat atau fungsi di dalam internal pemerintah.
"Jadi tidak masalah mau dimanfaatkan ke lain nanti, tapi harus prosedurnya yang benar. Biasanya juga itu melihat kondisi, ya kalau gedung damkar itu memang selama ini ditelantarkan seperti itu, kita sudah berusaha untuk diserahkan aset-aset ini kepada pemerintah daerah, maksudnya untuk pengontrolannya lebih enak, tapi sampai sekarang belum," ujarnya.
Sebetulnya, menurut bupati, bukan hanya gedung Damkar saja milik Pemerintah Pusat yang ada di Kabupaten Belitung terbilang terbengkalai. Salah satunya gedung Eks Lapas berada di pusat kota Tanjungpandan milik Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan gedung yang berada di depan Galeri KUKM Belitung. Gedung-gedung milik pemerintah pusat yang terbengkalai ini merupakan sebuah kendala bagi pemda Belitung. Ini mengingat tidak bolehnya campur tangan pemda Belitung dalam pengelolaan dan peruntukkan gedung-gedung ini.
"Nah kita tidak bisa ngapa-ngapain itu karena aset pusat. Kalau pemerintah pusat meminta pelepasan aset ke daerah, kita cepat tanggap, kalau pemerintah daerah ke pusat, ya seperti ini lah gak tau akan sampai kapan terbengkalai," bebernya
Sebelumnya, sambung bupati, mengenai gedung Damkar tersebut pihaknya sudah berulang-ulang kali meminta agar penyerahan aset atau penyerahan kunci kepada pemerintah pusat. Namun sayangnya sampai sekarang belum terealisasikan. "Bahkan beberapa kali kita sudah membentuk tim ke arah sana, tapi susah untuk pelimpahan asetnya, terutama dari pusat ke daerah, ya sekarang kita hanya bisa menunggu," pungkas dia.
| ANDAMA SY
0 komentar:
Posting Komentar